Rumah Keadilan
Advokat senior, Todung Mulya Lubis mengaku baru mendengar kebijakan MA ini. Jika benar, ia menyayangkan sikap MA yang tak terkesan mendukung pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini.
Pengadilan, kata Todung, seyogianya menjadi rumah keadilan bagi pencari keadilan. Bukan menjadi tempat menghukum seseorang. Makanya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan fasilitas yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, kata Todung, di Jakarta (6/5).
Pendapat senada dilontarkan Andriani. Menurut dia, idealnya tiap pengadilan memiliki posbakum. Hal ini penting agar pengadilan bisa cepat menunjuk seorang pengacara bagi terdakwa yang tak mampu. Kalau sekarang, hakim bingung menunjuk pengacara untuk memberikan bantuan hukum.
Selain untuk pembelaan terdakwa, posbakum juga efektif untuk tepat masyarakat berkonsultasi masalah hukum. Kini, tugas itu ada berada di pundak Ketua Pengadilan Negeri. Namun, Andriani memprediksi peran ketua pengadilan tak akan se-efektif posbakum. Sebabnya, seorang ketua pengadilan juga harus mengurus segala hal yang mencakup penyelenggaraan pengadilan.
Lain lagi dengan Ricardo. Meski mengakui peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma, ia masih tetap berharap agar posbakum tak menggunakan alamat yang sama dengan pengadilan. Tinggal pikirkan bagaimana caranya menentukan alamat posbakum untuk berkorespodensi.
