Pada dasarnya, Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak atas perlindungan data pribadi memiliki kaitan langsung dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Namun, regulasi setingkat undang-undang baru hadir tiga tahun lalu melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Sebenarnya Indonesia ini cukup ‘agak telat’ untuk memiliki peraturan mengenai pelindungan data pribadi yang bersifat komprehensif di level undang-undang,” ujar Managing Associate PwC Legal Indonesia, Putu Putra, dalam pemaparan materinya di Sharing Session ICCA bersama PwC Legal Indonesia bertajuk Practical Insights on Corporate Liability & Data Protection: What In-House Counsels Need to Know, Kamis (6/11).
Akan tetapi, Putu menuturkan norma pelindungan data pribadi di Indonesia tidak bermula dari UU PDP. Sebaliknya, sebelum UU PDP lahir, terdapat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur norma pencegahan terjadinya penyalahgunaan data secara melawan hukum. Terdapat pula Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Baca juga:
- Pasal 56 UU PDP Dinilai Belum Memadai Melindungi Subjek Data Pribadi
- Refleksi Setahun Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia
Pasca lahirnya UU PDP, OJK turut menerbitkan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang di dalamnya termasuk meregulasi pelindungan data pribadi masyarakat pengguna lembaga jasa keuangan.
“Untuk lembaga jasa keuangan sendiri sebenarnya ketentuan PDP-nya bersifat khusus, misalnya untuk kepentingan penawaran barang dan jasa kepada individu,” kata dia.
Seiring dengan mulai diberlakukannya UU PDP secara luas tahun lalu, pemerintah menerbitkan PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak pada awal tahun ini. Regulasi tersebut, menurut Putu, secara khusus menegaskan perlindungan hak privasi anak dalam sistem elektronik.
















