Sedangkan pasal larangan untuk Pejabat Eksekutif hanya diatur dalam Pasal 63 yang menyatakan “Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan”. Faktanya jarang sekali ditemukan kasus yang melibatkan Direksi sebagai Organ Bank yang mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.
Sebaliknya, kita akan menemukan lebih banyak kasus yang melibatkan kepala-kepala cabang bank yang berhadapan dengan nasabah, baik dalam kasus tindak pidana perbankan maupun gugatan perdata. Bisa dibayangkan beban daripada Direksi Bank-Bank di Indonesia untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dengan nasabah di tingkatan kantor cabang, padahal sebab musababnya dilakukan oleh Kepala Kantor Cabangnya. Kenyataan ini membuat Penulis berpikir, bukankah Otoritas Jasa Keuangan RI memiliki representasi-representasi di tingkatan wilayah provinsi dan mungkin tingkatan kabupaten/kota?
Dari sisi regulasi perbankan, Penulis memandang revisi UU Perbankan sangat diperlukan di Indonesia. Karena bukan saja memastikan bahwa aktivitas bisnisnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, akan tetapi juga menjadikan kewajiban pelaksanaan good corporate governance sebagai aturan yang mengikat dalam level Undang-Undang. Pengenaan sanksi yang keras juga diperlukan bagi siapa yang melanggar. Dalam teori hukum, prinsip-prinsip good corporate governance tersebut harus diterjemahkan dalam peraturan yang abstrak dan juga konkret.
Penulis mengambil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 199 K/Pdt/2005, perkara antara seseorang berinisial S vs PT BSM dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1111 K/Pdt/2013, perkara PT. E Tbk vs Bank M KCP Bekasi-Jabeka sebagai contoh konkret bahwa pemahaman dan pelaksanaan good corporate governance harus digalakkan justru di level cabang. Kita tidak boleh lagi melihat dan mendengar ada nasabah yang tidak bisa mengambil tabungan di bank, ada nasabah yang sudah membayar lunas debit kreditnya tetapi agunan masih ada di tangan bank, ataupun kasus-kasus lainnya.
Tren merger dan akuisisi bank-bank asing ke Indonesia adalah contoh nyata bahwa dunia internasional mulai mempercayai iklim usaha perbankan di Indonesia. Jika perbankan sehat, negara pasti kuat. Sebaliknya, jika perbankan sakit, rakyat akan sengsara. Otoritas Jasa Keuangan bukanlah intermediary tetapi sebagai pelindung dan penjaga para pelaku usaha, nasabah, dan konsumen dalam bidang jasa keuangan. Masyarakat perlu Otoritas Jasa Keuangan yang lebih kuat dan lebih adil lagi.
*)Arjana Bagaskara Solichin, SH., Advokat di Jawa Barat
| Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
