Mengulas Keseriusan OJK dalam Mengawasi Bank

Bulan November 2020 ini adalah pukulan yang sangat telak untuk aktivitas perbankan di Indonesia. Sebagai contoh kasus yang melibatkan seorang nasabah sebuah bank yang lenyap tabungannya sebesar Rp22,9 miliar. Sorotan media televisi dan media online tidak letih-letihnya berusaha mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, nasabah tersebut berusaha menjelaskan ke awak media bahwa tabungannya yang diperjuangkan untuk masa depannya bisa lenyap begitu saja.

Di tengah pandemi Covid-19 di mana semua orang sangat berhati-hati dalam mempergunakan finasialnya, kasus yang dialami nasabah yang uangnya hilang di kantor cabang sebuah bank ini dapat menjadi bumerang. Para pemangku kepentingan dan Pemerintah harus duduk bersama membicarakan persoalan ini. Kekhawatiran dunia perbankan agar masyarakat tidak impulsif menarik uangnya dari bank (rush money)  pasti ada, oleh karenanya bank-bank yang beraktivitas saat ini juga perlu diberikan ketenangan. Jika kekhawatiran itu terjadi, likuiditas-likuiditas perbankan kita akan sangat terganggu. Bukan tidak mungkin berakibat secara makro dan berefek lebih besar di masyarakat.

Timbul pertanyaan dalam benak Penulis, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kasus hilangnya dana nasabah sebesar Rp22,9 miliar tersebut. Selama ini kita terus berharap memiliki regulator dan supervisor dalam dunia keuangan yang tidak saja kuat tetapi juga tegas. Itulah mengapa kewenangan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Salah satu persoalan yang jarang disorot oleh kita semua adalah bagaimana implementasi tata kelola yang baik dari bank-bank di Indonesia. Kasus hilangnya dana nasabah Rp22,9 miliar ini menjadi gambaran besar bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik belum diawasi sepenuhnya. Secara teori, pengendalian suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara terencana, baik, benar, efisien, mandiri dan profesional (Good Corporate Goverance), tergambar dalam struktur dan proses kerja yang dijalankan oleh organ perusahaan (secara khusus upaya untuk mengenal dan mengantisipasi secara baik dan pasti atas setiap potensi ataupun bentuk risiko yang mungkin saja timbul) dalam upaya untuk memastikan pencapaian sasaran hasil usaha yang maksimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) secara akuntabel dan berdasarkan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Secara khusus bagi bank, keharusan dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian usaha perbankan secara baik dan profesional diwajibkan berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Prinsip Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta peraturan pelaksana-pelaksana yang berhubungan dengannya. Akan tetapi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sangat disayangkan belum ada satupun pasal tentang tata kelola yang baik. Bahkan, dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dikenal dengan nama “Omnibus Law”) ternyata tidak ada satu pun pasal yang memasukkan tata kelola yang baik dalam aktivitas perbankan.

Kenyataannya, reformasi investasi dan birokrasi tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perbankan. Tidak mungkin suatu investasi dapat berjalan dengan baik dan sempurna tanpa ada dukungan dari pelaku usaha perbankan. Kasus hilangnya duit nasabah Rp22,9 miliar tersebut benar-benar menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Goverance, antara lain prinsip keterbukaan (transparency), prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip pertanggungjawaban (responsibility), prinsip independensi (independency), dan prinsip kewajaran (fairness) sangat lemah di tingkatan kantor cabang.

Walaupun Pasal 2 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Prinsip Tata Kelola Bagi Bank Umum mewajibkan setiap bank untuk secara benar melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik, ternyata banyak sekali kelemahan di dalam POJK tersebut. Pasal-pasal larangan hanya limitatif berlaku kepada Anggota Direksi (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3)) dan Anggota Dewan Komisaris (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2)).

Sedangkan pasal larangan untuk Pejabat Eksekutif hanya diatur dalam Pasal 63 yang menyatakan “Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan”. Faktanya jarang sekali ditemukan kasus yang melibatkan Direksi sebagai Organ Bank yang mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.

Sebaliknya, kita akan menemukan lebih banyak kasus yang melibatkan kepala-kepala cabang bank yang berhadapan dengan nasabah, baik dalam kasus tindak pidana perbankan maupun gugatan perdata. Bisa dibayangkan beban daripada Direksi Bank-Bank di Indonesia untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dengan nasabah di tingkatan kantor cabang, padahal sebab musababnya dilakukan oleh Kepala Kantor Cabangnya. Kenyataan ini membuat Penulis berpikir, bukankah Otoritas Jasa Keuangan RI memiliki representasi-representasi di tingkatan wilayah provinsi dan mungkin tingkatan kabupaten/kota?

Dari sisi regulasi perbankan, Penulis memandang revisi UU Perbankan sangat diperlukan di Indonesia. Karena bukan saja memastikan bahwa aktivitas bisnisnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, akan tetapi juga menjadikan kewajiban pelaksanaan good corporate governance  sebagai aturan yang mengikat dalam level Undang-Undang. Pengenaan sanksi yang keras juga diperlukan bagi siapa yang melanggar. Dalam teori hukum, prinsip-prinsip good corporate governance tersebut harus diterjemahkan dalam peraturan yang abstrak dan juga konkret. 

Penulis mengambil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 199 K/Pdt/2005, perkara antara seseorang berinisial S vs PT BSM dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1111 K/Pdt/2013, perkara PT. E Tbk vs Bank M KCP Bekasi-Jabeka sebagai contoh konkret bahwa pemahaman dan pelaksanaan good corporate governance harus digalakkan justru di level cabang. Kita tidak boleh lagi melihat dan mendengar ada nasabah yang tidak bisa mengambil tabungan di bank, ada nasabah yang sudah membayar lunas debit kreditnya tetapi agunan masih ada di tangan bank, ataupun kasus-kasus lainnya.

Tren merger dan akuisisi bank-bank asing ke Indonesia adalah contoh nyata bahwa dunia internasional mulai mempercayai iklim usaha perbankan di Indonesia. Jika perbankan sehat, negara pasti kuat. Sebaliknya, jika perbankan sakit, rakyat akan sengsara. Otoritas Jasa Keuangan bukanlah intermediary tetapi sebagai pelindung dan penjaga para pelaku usaha, nasabah, dan konsumen dalam bidang jasa keuangan. Masyarakat perlu Otoritas Jasa Keuangan yang lebih kuat dan lebih adil lagi.

*)Arjana Bagaskara Solichin, SH., Advokat di Jawa Barat