Perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkara yang menjadi perhatian publik. Mulai dari penemuan emas seberat 74 kilogram, uang tunai dengan jumlah yang fantastis, status Febrie yang sempat “berubah” menjadi saksi sebelum diralat kembali, pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung, hingga tidak dikenakannya rompi tahanan dan tangan diborgol ketika dalam proses penahanan.
Dalam sesi ke-2 IG Live Rule of Law Series 2026, Selasa (28/7), bertema “Karut-Marut Penegakan Hukum Kasus Eks Jampidsus”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, menyoroti tentang pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung.
Memang, sejumlah pakar sudah menyatakan pendapatnya bahwa pelimpahan perkara ini sarat dengan pelanggaran KUHAP, namun di sini Febby menguraikan lebih rinci mengenai hal tersebut.
Baca Juga:
- Kasus Febrie Adriansyah Ujian Kredibilitas Penegakan Hukum, Akademisi: Semua yang Terlibat Harus Dibongkar
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Akhirnya Ditahan di Rutan KPK
“KUHAP sendiri sudah diatur bahwa terkait dengan pengelolaan barang bukti, kemudian terkait dengan bagaimana mencari barang bukti dan menyimpan barang bukti itu sudah diatur oleh KUHAP sebenarnya ya. Pertama, siapa pihak yang berwenang mengambil atau mencari alat bukti dulu ya, siapa yang berwenang untuk mencari dan mengambil atau memeriksa alat bukti,” ujar Febby.
Di perkara ini, Febby berpendapat proses penyidikan dilakukan oleh Polri, sehingga menurut hukum acara, Polri mempunyai kewenangan untuk mengamankan barang bukti atau memeriksa alat bukti.
“Nah, bagaimana alat bukti tadi otentifikasinya dapat dibuktikan oleh penyidik Kejaksaan bahwa yang dia ambil itu, yang dia periksa itu, memang memenuhi syarat-syarat itu?” terangnya.
Selanjutnya mengenai penyimpanan alat bukti maupun barang bukti. KUHAP mengatur bahwa alat bukti maupun barang bukti disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Kejaksaan memang mempunyai kewenangan dalam mengelola Rupbasan, namun jika tersangka adalah jaksa, apa jaminan bahwa alat bukti maupun barang bukti tidak tercemar maupun tidak berkurang, sehingga harus ada pengawasan yang intensif.
“Jadi memang butuh ada pihak ketiga yang harus mengawasi tentang penyimpanan barang bukti tadi gitu kalau menurut saya,” tuturnya.
Di acara yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Pujiyono, menjelaskan jika pelimpahan sudah dilakukan maka bukti-bukti dan proses pemeriksaan diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung, dan proses penyidikan Polri sudah selesai. Selanjutnya, dengan adanya tim yang dibentuk Kejaksaan Agung, ia berharap bisa bekerja secara maksimal.
“Nah ini menjadi satu tantangan bagi Kejaksaan untuk membuktikan bahwa mereka akan bekerja secara independen, dengan benar, dan tidak tebang pilih meskipun ini berasal dari anggota internal dan kemudian mantan pejabat tinggi. Ini adalah fase pembuktian bahwa Jaksa betul-betul tegas dan bersih ya. Ini momen yang sangat bagus begitu,” ujar Prof. Pujiyono.
Selanjutnya mengenai adanya permintaan sejumlah pihak agar KPK melakukan supervisi, Prof. Pujiyono menyatakan dalam konteks ini KPK bisa menjadi lembaga yang mengawasi Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara ini. Meskipun menurutnya pengawasan yang paling besar adalah masyarakat yang terus menunggu bagaimana proses hukum ini berjalan secara fair, benar, dan mengedepankan proses due process of law.
Upaya Paksa
Febby Mutiara Nelson juga menyatakan pendapatnya tentang upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia melihat Korps Adhyaksa ini melakukan pemeriksaan dari awal dan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana dengan Sprindik yang dikeluarkan Kepolisian?
“Apakah terjadi SP3 atau tidak di situ? Berarti kan ini ada dua perkara masih hidup nih, di penyidik Polri itu belum dihentikan penyidikannya, kemudian di Kejaksaan berjalan dengan sprindik baru. Nah, ini kan ada dua sprindik berjalan. Nah, kalau seandainya dia dialihkan, apa dasar pengalihannya? Bagaimana status yang di Kepolisian? Apakah berhenti atau dihentikan?” tanya Febby.
Karena menurut Febby, hal ini akan berpengaruh pada upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap mantan Jampidsus ini. Misalnya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polri, apakah bisa serta-merta diakui oleh Kejaksaan Agung, dan hal ini menurutnya bisa menjadi celah pengajuan praperadilan.
“Tapi kalau di antara Kepolisian dan Kejaksaan dialihkannya ini seperti apa? Pakai dasar apa? Aturan mana yang mengaturnya? Kalau pakai MoU, apakah bisa untuk barang sitaan dialihkan dengan MoU? Itu kan yang menjadi masalah, kan begitu,” jelasnya.
Senada dengan Febby, Prof. Pujiyono juga menyatakan menjadi dilematis jika upaya paksa yang dilakukan Kepolisian sebelumnya bisa serta-merta dialihkan kewenangannya kepada Kejaksaan. Menurutnya secara substansial, konteks hukum acara itu berbicara dalam arti tidak hanya mementingkan suatu keadilan prosedural.
Dan hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Kejaksaan bagaimana membuktikan jika upaya paksa yang dilakukan, baik penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya dilakukan Polri yang kemudian perkaranya diambil alih Kejaksaan, dalam proses penyidikan sudah sah menurut aturan hukum yang berlaku.
“Dan dalam konteks kemudian tadi intinya ini bisa menjadi ranah di dalam praperadilan bisa saja dimungkinkan begitu ya, tetapi prosedur awal yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak bisa langsung terkait dengan apa yang telah dilakukan sejauh mana oleh penyidik Kejaksaan,” jelas Prof. Pujiyono.
















