Sayangnya, kondisi ideal tersebut tidak dapat tercapai sebab ia harus mendengar beragam praktik yang bertentangan dengan fungsi organisasi advokat. Sebagai contoh, adanya oknum yang meminta pembayaran di luar hal yang ditentukan kepada anggota organisasi. Hal ini dapat terjadi setiap kali mereka ingin mengikuti ujian pengambilan sumpah, pendaftaran kartu anggota, bahkan menuntaskan magang sebagai syarat menjadi advokat. Selain itu, ada pula organisasi yang mensyaratkan untuk memasukkan nama pengurus organisasi sebagai penerima kuasa setiap kali advokat menerima perkara. Padahal, sebuah organisasi advokat yang sehat adalah organisasi yang ‘organ-organnya’ mampu menjalankan fungsi sesuai UU, salah satunya menjaga independensi dengan tidak pernah meminta iuran dengan tujuan di luar kepentingan advokat maupun organisasi.
Selain itu, satu hal yang perlu dicatat adalah soal transparansi. Sering kali ada keluhan seputar transparansi dalam proses pengambilan sumpah advokat, yang tidak seharusnya terjadi. Bagaimanapun, seorang advokat berhak mengetahui nilai ujiannya, alasan ketidaklulusannya, serta tanggal pelantikan atau penyumpahan, sehingga nantinya, hal ini tidak membebani mereka. “Ada banyak kasus, di mana advokat yang telah lulus ujian, membayar biaya pengangkatan, dan pengambilan sumpah, tetapi akhirnya dirugikan karena tanggal sumpah tidak kunjung keluar. Hingga kini, baik jadwal ujian profesi advokat atau pengangkatan dan pengambilan sumpah pun sama-sama tidak memiliki ketentuan pasti penyelenggaraannya,” Dheky menambahkan.
Berkaca dari praktik yang terjadi di lapangan, Dheky sendiri menilai perlu ada revisi bagi UU Advokat, baik dari organisasi maupun advokat yang harus dirumuskan bersama-sama. Semuanya, demi menciptakan advokat sebagai profesi terhormat, independen, serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Apalagi, mengingat sistem multibar seharusnya menciptakan persaingan sehat di antara banyak organisasi advokat; sekaligus menciptakan ruang yang lebih luas bagi kesejahteraan anggotanya.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Pembina Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). |