Sedangkan tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).
Bila diubah menjadi penjara seumur hidup berlaku sejak ditetapkan melalui Keppres. Tapi, bila terpidana sepanjang masa percobaan 10 tahun tidak menunjukan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tak lagi ada harapan diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
Sementara pelaksanaan tata cara pidana mati setelah permohonan grasi terpidana ditolak presiden. Pelaksanaan pidana mati dilakukan di muka umum. Caranya, dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Atau dapat dilakukan dengan cara lain yang ditentukan dalam UU. Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan masih dinilai paling manusiawi. Tapi bila di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi ketimbang menembak, pelaksanaan eksekusi terpidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.
Sedangkan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana perempuan yang sedang mengandung anak, dilakukan penundaan sampai selepas melahirkan. Begitu pula bagi terpidana perempuan menyusui ditunda sampai dengan tidak lagi menyusui bayinya. Tujuannya agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. Selain itu, terpidana orang sakit jiwa ditunda eksekusinya hingga dinyatakan sembuh.
KUHP baru pun mengatur bila permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh presiden, tapi eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun bukan lantaran sebab terpidana melarikan diri, hukuman mati pun (otomatis, red) dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dan kemudian dikukuhkan melalui Keppres.
