Lebih lanjut, Mantan Ketua Komisi III DPR itu pun menunjuk persoalan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB). BPK mencatat OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB. Hal ini menyalahi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
“Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia,” usul politisi Partai Golkar itu.
Belum diperlukan
Namun, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati punya pandangan berbeda. Menurutnya, wacana pengalihan fungsi pengawasan terhadap perbankan dari OJK ke Bank Indonesia belum diperlukan. Sepanjang OJK menjadi mitra kerja Komisi XI, masukan terkait kinerja pengawasan perbankan terus diberikan.
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pembagian tugas dan wewenang antara OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah dipandang masih relevan. Menurutnya, pemerintah tetap melakukan tugas dari aspek fiskal. Sementara Bank Indonesia bertugas di bidang moneter. Sedangkan OJK bertugas mengawasi sektor rill industri keuangan.
Meski begitu, Anis meminta OJK agar terus berbenah diri, meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusianya. Bila perlu keharusan merombak personil di internal OJK. Karena itu, harus dimulai dengan mengevaluasi kinerja masing-masing personil sebelum dirombaknya penempatan posisi jabatan di internal OJK. “OJK perlu bebenah diri dan terus meningkatkan kinerjanya,” pintanya.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan OJK sebagai lembaga negara dibentuk berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan begitu, OJK tidak termasuk lembaga negara yang sedang dipertimbangkan pemerintah bakal dibubarkan. Artinya keberadaan OJK tetap diperlukan.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menjelaskan lembaga-lembaga yang yang masih dikaji pemerintah untuk dibubarkan merupakan lembaga yang pembentukannya melalui peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah. Sedangkan lembaga negara/komisi negara yang dibentuk berdasarkan UU belum ada rencana untuk dibubarkan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana membubarkan sejumlah lembaga negara yang dinilai tak produktif dan tak optimal kinerjanya. Wacana pembubaran lembaga/komisi negara disampaikan Presiden dalam rapat kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.
Kemudian Presiden sempat menyebut bakal membubarkan 18 lembaga dan komisi yang ada saat ini. Alasan pembubaran ini sebagai upaya perampingan organisasi agar beban keuangan negara berkurang, dan anggarannya dapat dikembalikan ke kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi serupa. Menpan dan RB Tjahjo Kumolo tengah mengkaji rencana presiden tersebut.
