Perkembangan teknologi digital patut diakui telah memperluas akses masyarakat terhadap buku dan karya ilmiah. Buku elektronik, marketplace, media sosial, hingga platform percakapan digital kini memungkinkan distribusi karya intelektual berlangsung secara cepat dan tanpa batas geografis. Namun di balik kemudahan tersebut, praktik pembajakan buku justru berkembang semakin masif dan sulit dikendalikan. Buku-buku hasil pembajakan tidak lagi diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi di sudut pasar tradisional, tetapi dipasarkan secara terbuka melalui berbagai platform digital dengan pola distribusi yang semakin terorganisasi.

Fenomena demikian memperlihatkan bahwa delik hak cipta perlahan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan tercela, tetapi mulai dianggap sebagai praktik ekonomi yang biasa. Dalam konteks tertentu, pembajakan bahkan dipersepsikan sebagai “jalan alternatif” memperoleh buku dengan harga murah tanpa mempertimbangkan kerugian ekonomi yang dialami oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta.
Dalam hukum positif Indonesia, pembajakan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang memiliki konsekuensi pidana serius. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian hasil penggandaan tersebut secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, pembajakan tidak sekadar tindakan menggandakan karya tanpa izin, tetapi juga bentuk eksploitasi ekonomi terhadap hasil intelektual orang lain.
Ancaman pidana terhadap pelaku pembajakan bahkan tergolong berat. Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta sebagaimana yang sudah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000. Akan tetapi, beratnya ancaman pidana tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukumnya. Praktik pembajakan buku justru terus meningkat dan berlangsung secara terbuka di ruang digital.
Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum hak cipta terletak pada karakter deliknya yang dikonstruksikan sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta memproses perkara pembajakan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan yakni pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktik, konstruksi demikian sering melahirkan situasi “menunggu bola”. Negara baru bergerak setelah terdapat laporan resmi dari korban. Padahal, pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengawasi peredaran buku bajakan yang tersebar secara luas melalui platform digital. Tidak sedikit penulis yang baru mengetahui karyanya dibajak setelah beredar luas di media sosial ataupun marketplace. Di sisi lain, proses pelaporan pidana membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang tidak sedikit. Akibatnya, banyak praktik pembajakan yang pada akhirnya tidak pernah diproses secara hukum.
Kondisi demikian memperlihatkan adanya paradoks dalam politik hukum pidana hak cipta nasional. Negara mengancam pelaku pembajakan dengan pidana berat, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang gerak penegakan hukumnya melalui mekanisme delik aduan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keadaan demikian dapat menimbulkan kesan bahwa perlindungan terhadap hak cipta belum sepenuhnya diposisikan sebagai kepentingan publik yang harus dijaga secara aktif oleh negara.
Permasalahan lainnya terletak pada orientasi pemidanaan dalam perkara pembajakan hak cipta. Selama ini, ancaman pidana penjara dan pidana denda masih dipandang sebagai instrumen utama untuk menciptakan deterrent effect terhadap pelaku pembajakan. Akan tetapi, dalam tindak pidana berbasis ekonomi, pelaku cenderung melakukan kalkulasi untung dan rugi. Jika keuntungan ilegal yang diperoleh dari pembajakan jauh lebih besar dibanding risiko hukum yang dihadapi, maka ancaman pidana tinggi sekalipun tidak selalu efektif mencegah kejahatan.
















