Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Beleid tersebut merupakan satu dari 14 aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka menambah pemasukan bagi negara seiring perkembangan aset kripto di Indonesia yang semakin pesat.
Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. “Mendukung langkah pemerintah yang secara resmi telah mengeluarkan aturan mengenai pemberlakukan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Langkah tersebut bisa menambah pemasukan bagi negara,” ujarnya melalui keterangannya, Kamis (7/4/2022).
Beleid yang efektif mulai berlaku pada 1 Mei 2022 itu menjadi instrumen menjaring pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pertama, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud aset kripto oleh penjual. Meliputi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap), dan/atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa.
Baca:
- Isi Aturan Baru Soal Pungutan Pajak Aset Kripto
- Simak, Ini Pokok Aturan 14 PMK Terkait UU HPP
- Kenaikan BBM dan Tarif Tol Lemahkan Daya Beli Masyarakat
Menurutnya, besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1 persen dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11 persen. Sementara bila perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2 persen dari tarif PPN umum atau sebesar 0,22 persen
Kedua, jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Ketiga, jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto oleh penambang aset kripto.
Dia menerangkan atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan penambang aset kripto, PPN yang dipungut dan disetor sebesar 10 persen dari tarif PPN umum atau 1,1 persen yang dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang. Sementara penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang PPh.
Kemudian penjual dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1 persen. Baginya, PPh Pasal 22 bersifat final tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan. Bila penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut sebesar 0,2 persen.
Merujuk Pasal 30 ayat (1) PMK 68/2022 mengatur PPh bagi penambang dengan mengenakan PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1 persen. Bagi penambang, PPh Pasal 22 tersebut harus disetorkan sendiri. Dalam hal penghasilan berupa aset kripto, penghasilan tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai aset kripto pada saat diterima atau diperoleh, dalam sistem penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang dipilih oleh penambang aset kripto.
Ia melanjutkan pemerintah mesti menyiapkan pembentukan bursa kripto. Sebab, selain memberikan kepastian usaha, kepastian hukum, dan perlindungan investor dan konsumen kripto di Indonesia, kehadiran bursa kripto menjadi penting dalam mengawasi transaksi perdagangan kripto. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital dunia, khususnya untuk wilayah Asia dan Asia Tenggara.
"Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi literasi finansial kepada masyarakat luas. Mengingat masih maraknya penawaran investasi ilegal dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto resmi, menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dari industri aset kripto, berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai modus penipuan,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Terpisah, Kepala Subdirektorat PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Bonarsius Sipayung mengatakan pihaknya memiliki kewenangan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) aset kripto (exchanger) luar negeri untuk menjadi pemungut PPN. Amanat menunjuk exchanger luar negeri tertuang dalam PMK 68/2022 itu.
Menurutnya, dalam PMK 68/2022 mengatur PPMSE yang berdomisili di luar daerah pabean dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PPMSE. Begitu pula diatur PPMSE asing yang telah ditunjuk sekaligus sebagai pemungut PPh. Secara umum terdapat PPN final sebesar 0,11 persen dan PPh Pasal 22 bersifat final sebesar 0,1 persen yang dikenakan atas transaksi aset kripto.
Bonarsius berpendapat berdasarkan data 2020 transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp850 triliun, sehingga potensi pajaknya sekitar Rp1 triliun dalam setahun. Tapi, jumlah potensinya bisa naik atau turun. “Bergantung pada jumlah transaksi di setiap tahunnya seperti apa?”
