Menkumham Diminta Susun Kembali Roadmap Kebijakan Pidana
Berita

Menkumham Diminta Susun Kembali Roadmap Kebijakan Pidana

ICJR juga meminta pembahasan RKUHP dibuka kembali mengingat masih banyak perumusan dalam RKUHP dalam Buku I dan Buku II tidak sesuai prinsip perlindungan HAM termasuk merumuskan kembali berbagai ketentuan yang telah dibatalkan MK.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP sendiri mencatat masih ada 17 isu persoalan dalam RKUHP yang perlu diperbincangkan ulang. Karena itu, ICJR memandang pembahasan RKUHP harus dilakukan secara terbuka serta melibatkan berbagai elemen publik, seperti akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait, seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, serta masyarakat sipil.

 

“ICJR juga mendorong agar pemerintah membentuk Komite Ahli dengan keanggotaan yang luas untuk kembali membahas RKUHP,” usulnya.

 

Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Penelitian PSHK Rizky Argama menilai penunjukan Yasonna H Laoly untuk kembali menduduki posisi Menkumham merupakan pilihan keliru. Sebab, PSHK menilai Menkumham Yasonna berperan besar dalam proses pembentukan sejumlah RUU bermasalah pada akhir pemerintahan periode sebelumnya, diantaranya RUU KPK, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

 

“Selain itu, permasalahan narapidana bebas keluar masuk lapas yang terus berulang sesungguhnya juga tanggung jawab Menkumham Yasonna. Hingga kini tidak ada langkah penanganan tegas yang telah ia lakukan,” kata Rizky Argama.

 

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly mengaku mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki pelayanan keimigrasian dan juga lembaga pemasyarakatan (lapas). "Pesan Bapak Presiden juga yang kemarin saya menghadap termasuk di dalamnya untuk terus perbaiki pelayanan keimigrasian baik di dalam pelayanan paspor. Pelayanan paspor sudah lebih baik tetapi harus terus ditingkatkan," ujar Yasonna saat sambutan acara serah terima jabatan di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/10/2019) seperti dikutip Antara.

 

Presiden Jokowi juga meminta agar pelayanan visa dan pelayanan keimigrasian di bandara juga terus ditingkatkan. "Kemudian pelayanan di keimigrasian baik di kantor-kantor imigrasi, pelayanan visa termasuk pelayanan-pelayanan keimigrasian di bandara-bandara. Itu pesan Bapak Presiden kepada saya," lanjut Yasonna.

 

Selain itu, kata dia, Presiden juga memberi perhatian khusus soal perbaikan di lapas. "Berikutnya, lembaga pemasyarakatan mendapat perhatian dari Bapak Presiden, maka Ditjen Pemasyarakatan sebagai bagian terbesar dari kementerian ini harus segera berbenah diri," kata dia.

Tags:

Berita Terkait