Kecenderungan reformasi birokrasi saat ini lebih berorientasi pada remunerasi (tunjangan kinerja). “Maaf, sebetulnya bukan kesitu tujuannya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan dalam dalam sambutannya dalam penandatangan kerja sama antara MK dan Arsip Nasional RI dan dua perusahaan swasta di Gedung MK Jakarta, Kamis (13/1).
Ia mengatakan remunerasi dapat diberikan jika kinerja lembaga dapat ditingkatkan. “Kalau mau reformasi betul-betul kinerjanya diangkat, baru bisa diberikan tunjangan. makanya jangan orentasi reformasi birokrasi seolah-olah remunerasi,” harap Mangindaan.
Menurutnya, setiap orang harus memiliki kinerja dalam suatu instansi yang memiliki grade-nya masing-masing. “Mulai dari bawah hingga atas itu ada tunjangan kinerjanya, ada angka-angkanya. Kalau tidak ada kinerja berarti dia tidak dapat remunerasi, jadi harus betul-betul ada produktivitasnya dalam instansi yg menjadi capaian kinerja instansi itu.”
Mangindaan menjelaskan dalam reformasi birokrasi ada area delapan perubahan. Diantaranya, perubahan disesuaikan karakteristik lembaga, business process, pengawasan, akuntabilitas, manajemen SDM, pelayanan publik. “Area perubahan ini harus mampu reformasi birokrasi sekaligus culture set lembaga,” harapnya.
Sebab, selama ini reformasi birokrasi baru pada tahap reformasi struktural, belum pada tahap perubahan kultural. “Kultural ini juga harus kita kedepankan dari aparatur itu sendiri,” kata Mangindaan.