Bob menjelaskan, pada tanggal 15 Desember lalu sebenarnya pihaknya telah mendapatkan surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa izin dimaksud sedang dalam proses di Kementerian untuk memperlancar proses.
Namun, sayangnya surat tersebut ditolak oleh Kementerian Perdagangan karena dianggap menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa surat harus diterbitkan oleh Menteri ESDM secara langsung.
Tanggal 24 Januari lalu, kata Bob, APBI juga telah melayangkan surat ke Menteri ESDM yang berisi permohonan agar izin segera diterbitkan. Supaya, tidak terjadi hambatan dalam ekspor yang akhirnya akan menghambat penerimaan negara dan merugikan perusahaan tambang batubara.
"Namun sayang, surat tersebut sampai saat ini belum ada jawaban. Bagi APBI ini terkesan bahwa Kementerian ESDM kurang mempunyai sense of urgency," paparnya. Bob menambahkan, hingga saat ini bahkan telah terdapat belasan kapal yang mengalami demurrage (denda keterlambatan) akibat penundaan tersebut.
"Bahkan sudah ada yang kena force majore karena kelamaan, jadi kami minta tolonglah kalau Menterinya sibuk bisa didelegasikan dahulu," tukasnya.
APBI sendiri meminta tenggat waktu hingga akhir pekan ini bagi pemerintah untuk bisa segera mengeluarkan izinnya. Bob menjelaskan, dampak mandegnya batubara tersebut juga bisa mempengaruhii kenaikan harga batubara yang akibatnya juga bisa berimbas langsung ke PLN, sebagai salah satu konsumen batubara dalam negeri yang disubsidi oleh pemerintah.
"Kalau numpuk harga jadi naik, PLN kena lagi jadinya," jelas dia.
















