Kisahnya tidak berhenti di sana. Toge Productions juga pernah mengeluhkan perlakuan pajak atas dev kit, perangkat pengembangan yang diberikan oleh platform global, yang justru dikenakan bea masuk atau pajak saat masuk ke Indonesia. Bagi industri yang sangat bergantung pada akses terhadap teknologi global, kebijakan seperti ini dapat menjadi hambatan awal yang tidak perlu.
IGRS dan Krisis Pemahaman Medium Game
Terbaru, kritik mengarah pada Indonesian Game Rating System (IGRS) yang diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024. Secara prinsip, sistem klasifikasi usia bukanlah hal yang problematis. Hampir semua negara memiliki mekanisme serupa yang berfungsi melindungi konsumen dan memberikan panduan bagi orang tua.
Namun dalam praktiknya, sejumlah keputusan IGRS justru menimbulkan tanda tanya. Ada kasus di mana game dengan muatan eksplisit seperti Nukitashi justru mendapatkan klasifikasi usia 3+. Sementara game lain yang diakui secara global, baik dari sisi narasi maupun kualitas artistik seperti Persona 5 Royal, dinyatakan tidak layak edar. Bahkan, karya lokal seperti A Space for the Unbound dikategorikan untuk usia 18+. Padahal, secara konten banyak pelaku industri menilai game-game di atas lebih tepat untuk kategori remaja.
Masalahnya bukan semata pada hasil klasifikasi, tetapi pada indikasi bahwa penilaian dilakukan tanpa pemahaman yang cukup terhadap bahasa visual, konteks naratif, dan medium interaktif yang menjadi ciri khas game. Game bukan sekadar produk audiovisual pasif. Ia adalah pengalaman yang dibangun dari interaksi, simbol, dan konteks, sesuatu yang tidak selalu bisa diukur dengan parameter konvensional.
Hukum sebagai Alat Pembangunan
Di titik inilah kita perlu kembali pada satu premis klasik dalam pemikiran hukum: hukum bukan sekadar alat pengatur, tetapi juga alat pembangunan.
Jika hukum diposisikan hanya sebagai instrumen kontrol, yang menilai, mengoreksi, dan menghukum, tanpa sensitivitas terhadap arah pembangunan ekonomi, maka ia berisiko menjadi penghambat, bukan pendorong.
Dalam konteks industri kreatif, fungsi pembangunan dari hukum berarti satu hal penting: kemampuan untuk beradaptasi. Hukum harus mampu membaca di mana nilai ekonomi diciptakan, bagaimana risiko didistribusikan, dan apa yang dibutuhkan agar inovasi dapat tumbuh.
