Merayakan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62: Terus Berbenah

Tanggal 22 Juli 2022, Kejaksaan RI memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62. Tanggal ini dipilih untuk menandai dipisahkannya Kejaksaan RI dari Departemen Kehakiman setelah Rapat Kabinet pada 22 Juli 1960 menyetujui Kejaksaan sebagai departemen tersendiri. Keputusan ini kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960.

Meski begitu, peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 ini tidak mendapat sambutan yang cukup meriah dari masyarakat. Berbeda dengan peringatan hari jadi institusi hukum lainnya, seperti lembaga kehakiman, Kepolisian dan KPK.

Padahal, lembaga kejaksaan memiliki posisi yang sangat vital dalam konstruksi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, hanya Jaksa yang dapat melaksanakan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun menegaskan hal yang serupa, bahwa penuntut umum adalah “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Secara filosofis, tugas kejaksaan adalah sebagai representasi negara di pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap pelanggaran yang merugikan kepentingan negara, serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Baca juga:

• Pandangan Guru Besar FH Undip Soal Sifat Keadilan dalam Restorative Justice
• Dosen FHUI Dukung Konsep Keadilan Restoratif Masuk dalam KUHAP Baru
• 1.343 Perkara Keadilan Restoratif, Mayoritas Korban Memaafkan Tanpa Syarat

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana.

Dalam penjelasan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikatakan bahwa “Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (prosecutorial discretionary atau opportuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.” Hal ini menunjukkan adanya reformasi substantif terkait cara pandang kejaksaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang mereka.

Dinilai dari kinerjanya, banyak yang tidak mengetahui, bahwa lembaga kejaksaan telah menjadi lembaga hukum yang mengalami progresivitas meyakinkan dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari kejaksaan.go.id, dari periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020, bidang Pidana Khusus di seluruh Indonesia telah melakukan penyelidikan sebanyak 1.477 perkara, penyidikan sebanyak 986 perkara, penuntutan sebanyak 1.687 perkara, eksekusi sebanyak 1.523 perkara, upaya hukum sebanyak 723 perkara.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga berhasil membongkar dan menuntaskan sejumlah kasus paling fenomenal dan membuat “geger” publik, seperti; skandal Jiwasraya dengan tuntutan dan vonis hukuman berat bagi 6 terdakwa koruptor; tertangkapnya buron Djoko Tjandra; membongkar skandal kasus Jaksa Pinangki; Kasus Impor Tekstil; Kasus Danareksa dan skandal besar lainnya. Selain itu, program Tangkap Buron (Tabur) juga menunjukkan catatan luar biasa. Hanya dalam kurun periode 2019-2020, ada lebih dari 100 buron yang kemudian tertangkap.

Dalam periode yang sama, Korps Adhyaksa ini telah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total Rp19.629.250.912.165,- dan RM. 1.412 (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia). Adapun pemulihan keuangan negara yang berhasil dicapai oleh Kejaksaan dalam periode Oktober 2019 hingga September 2020 mencapai total Rp11.134.755.626.385,72 (sebelas triliun seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) dan USD. 406.906,- (empat ratus enam ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika). (kejaksaan.go.id)

Lebih jauh, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kinerja penindakan kasus korupsi oleh kejaksaan cukup baik dari segi kuantitas jika dibandingkan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW terhadap pemenuhan target penindakan korupsi oleh ketiga institusi pada Januari-Juni 2021.

Sepanjang Januari-Juni 2021, kejaksaan menyelesaikan 151 kasus dengan 363 tersangka dengan potensi nilai kerugian negara Rp26,1 triliun. Adapun kepolisian menangani 45 kasus dengan 82 tersangka dengan potensi nilai kerugian negara Rp338 miliar. Kemudian, KPK menangani 13 kasus dengan menetapkan 37 tersangka dengan potensi nilai kerugian negara Rp 331 miliar. (Kompas.com)

Dengan kuantitas penanganan kasus itu, ICW menilai kejaksaan masuk dalam kategori C atau cukup, Polri masuk dalam kategori E atau sangat buruk, dan KPK masuk dalam kategori D atau buruk. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung sudah mendapat peningkatan kepercayaan publik. Pada bulan Juli 2020, sebesar 68 persen kemudian naik menjadi 71,3 persen. Meski begitu, bukan berarti tidak ada catatan bagi Kejaksaan. Salah satu pekerjaan berat Kejaksaan ke depan adalah terkait perbaikan mendasar baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal Kejaksaan harus mampu menyelesaikan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan serta memaksimalkan pengawasan internal dan pembinaan di lingkungan kejaksaan. Posisi “Kejaksaan sebagai alat negara bukan alat kekuasaan” harus dipahami dengan baik oleh kejaksaan dan juga publik secara luas. Sehingga lembaga ini bisa melayani rakyat secara baik, adil dan proporsional. Selain itu, kejaksaan juga harus menjaga pilar demokrasi dan persatuan bukan justru menjadi alat legitimator salah satu pihak. Jangan sampai perbuatan salah satu oknum yang tidak berbuat netral dapat merusak institusi Kejaksaan.

Adapun perbaikan secara eksternal, adalah bagaimana membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam kerangka Integrated Criminal Justice System. Salah satu yang menjadi perhatian publik dan juga menjadi cita-cita reformasi adalah masalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, penting bagi Jaksa Agung untuk meningkatkan kinerja serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya -seperti Polri dan KPK- terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap menjalankan fungsi pencegahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan lain, adalah terkait fungsi kejaksaan sebagai “Pengacara Negara”. Fungsi ini, menjadi sangat urgen dibutuhkan saat ini, mengingat pemerintahan Jokowi sedang mendorong masuknya investasi sebagai salah satu cara untuk menggerakan ekonomi nasional demi mewujudkan “Indonesia Maju”. Selain itu, presiden juga sudah berulang kali meminta para pembantunya untuk memberikan ruang dan pelayanan sebaiknya pada para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Tapi sejauh ini, capaian Indonesia untuk menarik investor belum cukup menggembirakan.

Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui bahwa permasalahan terkait investasi disebabkan multi faktor. Mulai prosedur perizinan yang masih berbelit-belit. Biaya investasi yang masih relatif tinggi, sampai sering munculnya pungutan liar dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Ditambah pula, jaminan kepastian hukum yang belum memadai.

Dalam kerangka itu, Kejaksaan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai UU, “Pengacara Negara” berwenang untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion/legal assistance), dan tindakan hukum lainnya kepada pemerintah.

Terakhir, sebagaimana asal katanya, adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Peneliti asal Belanda, Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Kedudukan adhyaksa dalam sistem kenegaraan adalah sebagai tempat mencari keadilan dan meminta pertimbangan hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita negara.

Kita semua berharap, di hari jadinya yang ke-62 sekarang, Kejaksaan RI bisa benar-benar memenuhi takdirnya sebagai “Adhyaksa” bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Korps Adhyaksa..!!

*)Afdhal Mahatta, SH. MH., adalah Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Dosen Tetap Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro .