Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesa Ferry (SP-IF), Widodo Edi Sekatianto mengadu ke Polda Metro Jaya. Dia melaporkan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Danang S Baskoro, karena dianggap melakukan tindakan pemberangusan terhadap serikat pekerja atau dikenal dengan istilah union busting.
Didampingi pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk, Widodo menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya diindikasikan terjadi tindak pidana pemberangusan serikat pekerja kepada aparat kepolisian. Tak ketinggalan, sejumlah serikat pekerja pun ikut memberi dukungan.
Menurut Maruli, indikasi tindak pidana pemberangusan yang dilakukan terhadap SP-IF sudah berlangsung sejak Musyawarah Nasional (Munas) SP-IF yang berlangsung di Bandung tahun 2011. Ketika itu, perwakilan dari manajemen memberikan pidato sambutan yang pada intinya mengharapkan agar serikat pekerja yang ada untuk digabung menjadi satu. Pasalnya, di perusahaan yang bergerak di bidang transportasi kapal laut itu terdapat dua serikat pekerja. Namun, mayoritas anggota SP-IF menolak usulan itu karena dinilai mengekang hak berserikat.
Dalam Munas 2011 itu, Widodo yang terpilih menjadi Ketua Umum kemudian membentuk program kerja yang semangatnya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anti korupsi. Program kerja itu dirancang karena diindikasikan ada praktik kebocoran dana yang mengakibatkan kesejahteraan pekerja berkurang.
Sayangnya, lanjut Maruli, pihak manajemen tidak merespon positif setiap kegiatan yang dilakukan oleh SP-IF. Bahkan manajemen malah memutasi dan memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak beberapa pengurus SP-IF. Salah satunya Widodo yang jabatan terakhirnya sebagai staf ahli Dirut dimutasi ke pelabuhan Sape, Bima Nusa Tenggara Barat.
Widodo menolak mutasi itu karena masih mengemban amanah hingga 2014 sebagai Ketua SP-IF. Namun, pihak manajemen tidak mau menerima alasan Widodo. Alhasil, Widodo harus menjalani sidang disiplin karena menolak perintah. Hasil dari sidang disiplin itu menyatakan bahwa Widodo bersalah dan di-PHK. “Sebenarnya dia (Widodo,-red) tidak menolak mutasi, karena mau menyelesaikan tugasnya dulu sebagai Ketua serikat pekerja sampai masa jabatannya berakhir,” kata Maruli kepada hukumonline di Polda Metro Jaya, Senin (12/11).
Untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi, Widodo menyambangi sejumlah lembaga negara, mulai dari Sudinakertrans Jakarta Pusat, Kemenakertrans, Sekretariat Kabinet RI, Komnas HAM dan Ombudsman. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans, ditemukan ada dugaan pelanggaran kebebasan berserikat sebagaimana diatur pasal 28 Jo pasal 43 UU Serikat Pekerja. Serta sejumlah pelanggaran lainnya.
