Lembaga Swadaya Masyarakat, Migrant CARE mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki daftar pemilih sementara luar negeri (DPSLN) yang terkesan tak representatif.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah mengatakan, daftar pemilih sementara yang disajikan KPU belum mencerminkan kondisi sesungguhnya buruh migran Indonesia.
Ia melanjutkan, daftar pemilih potensial secara keseluruhan di luar negeri sebanyak 4,69 juta WNI yang tersebar dan tercatat di 167 negara tempat perwakilan RI berada. Sedangkan untuk DPSLN, sebanyak 1,29 juta orang dengan rincian di Asia 1,15 juta jiwa, Afrika 8.512 jiwa, Eropa 48.170 jiwa, Amerika Serikat 40.621 jiwa dan Australia 37.669 jiwa.
"Padahal, jumlah buruh migrant Indonesia di luar negeri diperkirakan angkanya mencapai 6,5 juta jiwa," kata dia.
Ia mengacu ke Pemilu 2009, dimana terjadi penurunan jumlah DPSLN ke daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). "Pada Pemilu 2009, jumlah DPTLN adalah 1.509.892 orang. Artinya DPSLN mengalami penurunan 20 persen dari DPTLN Pemilu 2009," kata dia.
Sementara setiap tahun pengiriman buruh migrant Indonesia ke luar negeri terus bertambah.
Selain itu, Migrant CARE juga menilai urutan DPSLN itu masih acak-acakan. "Nama-nama dalam DPSLN tidak berurutan berdasarkan abjad dan nama-nama serta nomor paspor menunjukkan keganjilan yang menjadi indikasi awal adanya ketidakakuratan data," ujar dia.
Ia mencontohkan, di dalam DPS LN Singapura, ada nama-nama pemilih seperti nama negara misalnya Laos, Bahrain, Kenya, Hungaria, Italia, Norwegia, Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol dengan tidak mencantumkan nomor paspor.
