Militer Dinilai Hambat Penyusunan RUU Pengadilan Tipikor
Berita

Militer Dinilai Hambat Penyusunan RUU Pengadilan Tipikor

Pihak militer berharap agar RUU Pengadilan Tipikor diselaraskan dengan UU Peradilan Militer yang kini masih direvisi DPR.

Her
Bacaan 2 Menit

 

Di satu sisi, bertambahnya kewenangan itu menambah nilai lebih buat Pengadilan Tipikor. Di sisi lain, bertambahnya kewenangan itu berimbas kepada molornya penggodokan draft RUU ini. Firmansyah mengungkapkan, draft RUU Pengadilan Tipikor hingga kini masih di tangan Presiden. Kabar yang berembus, pihak Istana akan melayangkan RUU ini ke Senayan dua pekan lagi. Presiden masih terus membahasnya dengan pembantunya di kabinet. Firmansyah menduga, pihak militer-aktif masih mikir-mikir bila harus diadili di Pengadilan Tipikor.

 

Dengan kondisi demikian, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor tingkat banding, Surya Jaya, mengatakan bahwa RUU Pengadilan Tipikor sedang di persimpangan jalan. Jika tidak dicari jalan keluarnya, besar kemungkinan deadline yang diberikan MK tidak terpenuhi. Tenggat waktu itu hingga 19 Desember 2009.

 

Skenario yang pertama, RUU Pengadilan militer harus diselaraskan dengan RUU Pengadilan Tipikor, ujarnya. Jadi, bukan  RUU Pengadilan Tipikor yang harus diselaraskan dengan RUU Pengadilan militer.

 

Di DPR, UU Peradilan Militer sedang direvisi. Pembahasan RUU-nya masih alot. Salah satu yang belum tuntas dibahas adalah soal bagi-bagi kewenangan pengadilan militer dan pengadilan umum. Kalangan militer lebih sreg menjadi pesakitan di pengadilannya sendiri ketimbang menjadi terdakwa di pengadilan umum.

 

Surya Jaya menambahkan, agar kalangan militer bisa diadili di Pengadilan Tipikor, skenario tadi tidak cukup. Harus ada skenario kedua. Yaitu Presiden menerbitkan Perpu untuk mengisi kekosongan hukum, jika RUU Pengadilan Tipikor belum juga disahkan, ungkapnya.

 

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen membantah kalangan militer menghambat penyusunan RUU Pengadilan Tipikor. Persoalannya bukan sepakat atau tidak sepakat dengan RUU Pengadilan Tipikor. Yang penting semua aspek harus diperhatikan, ujarnya, ketika dihubungi hukumonline.

 

Yang terpenting, tandas Sagom, penyusun UU Pengadilan Tipikor harus memperhatikan harmonisasi dengan UU lainnya. Terutama UU Pengadilan Militer dan KUHAP. Selaras atau tidak, imbuhnya. Di tubuh TNI, kajian soal harmonisasi ini dilakukan Badan Pembinaan Hukum. Hanya, sejauh ini, Badan ini belum memberi keputusan resmi perihal clash antara RUU Pengadilan Tipikor dengan UU Pengadilan Militer.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info