Menurut Sagom, pengadilan militer sering menjatuhkan sanksi yang berat kepada prajurit yang terlibat dalam korupsi. Tidak hanya kurungan, sanksi itu bisa berupa pemecatan. Tidak benar bahwa sidang itu digelar tertutup. Sidang selalu dibuka. Masalahnya, siapa yang mau meliput, tuturnya.
Meski demikian, Sagom menegaskan, kalau pada akhirnya keputusan politik menyatakan TNI bisa diadili di peradilan umum, TNI akan manut saja. Dan, karena Pengadilan Tipikor termasuk dalam lingkungan paradilan umum, berarti militer-aktif yang melakukan korupsi bisa disidangkan di pengadilan ini.
















