Minta Revisi UU Hak Cipta Segera Dibahas, Legislator: Supaya Seniman Dapat Hak Layak
Terbaru

Minta Revisi UU Hak Cipta Segera Dibahas, Legislator: Supaya Seniman Dapat Hak Layak

Agar dapat memastikan tata kelola hak cipta yang lebih baik. Seperti tata kelola regulasi yang relevan dengan era digital, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran hak cipta di platform digital.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Melly Goeslaw saat menjadi narasumber dalam diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (4/3/2025). Foto: Istimewa
Melly Goeslaw saat menjadi narasumber dalam diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (4/3/2025). Foto: Istimewa

Sengkarut perseteruan antara penyanyi dan pencipta lagu seputar pembayaran royalti terus bergulir. Kedua pihak saling mengadu ke pihak Kementerian Hukum. Namun salah satu jalan yang mesti ditempuh adalah membenahi regulasi maupun peraturan perundangan yang mengatur soal hak cipta.

Anggota Komisi X DPR, Melly Goeslaw mendorong agar revisi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berjalan cepat. Regulasi yang ada saat ini dipandang tak lagi cukup memberi perlindungan bagi ekosistem bidang musik. Khususnya antara hak pencipta lag dan seniman di era digital.

“Saya ingin lagu-lagu saya menjadi warisan berharga untuk anak cucu saya. Tapi di Indonesia, lagu belum bisa dijadikan jaminan finansial seperti rumah atau mobil,” ujar Melly saat menjadi narasumber dalam diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (4/3/2025).

Baca juga:

Penyanyi sekaligus pencipta lagu itu berbagi kisah seputar pengalamannya sebagai musisi. Sebagai pencipta lagu setidaknya terdapat 600 lagu yang sudah dimilikinya. Namun sayangnya hingga kini belum diakui sebagai aset bernilai secara finansial. Ironisnya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menjadi pengelola royalti belum maksimal soal transparansi. 

Dia mengaku sempat mendapat royalti yang tak masuk akal. Angkanya jauh yang dibayangkan, hanya berkisar Rp90  ribu hingga Rp135 ribu tanpa penjelasan yang gamblang dan detail. Pertanyaan yang disodorkan Melly terkait nominal tak mampu dijawab LMK dengan transparan dan akuntabel.

Negara menurutnya mesti hadir tanpa terkecuali dalam memastikan tata kelola hak cipta yang lebih baik. Seperti tata kelola regulasi yang relevan dengan era digital, transparansi royalti dan sanksi bagi LMK yang tidak akuntabel, pengakuan hak cipta dalam aset digital seperti gam dan metaverse. Kemudian perlindungan bagi original singer yang membesarkan sejumlah lagu hits, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap  setiap pelanggaran hak cipta di platform digital.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info