Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang selama ini menempatkan peran Bawaslu dalam Pilkada hanya sebatas memberikan rekomendasi tanpa kekuatan hukum mengikat.
Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menyatakan frasa “rekomendasi” dalam Pasal 139 UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “putusan”.
Dalam amar putusannya, Mahkamah juga menyebut frasa “memeriksa dan memutus” yang selama ini menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti putusan”. Artinya, hasil pengawasan Bawaslu dalam perkara pelanggaran administrasi Pilkada, kini dianggap sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, bukan lagi sebagai masukan atau saran (rekomendasi).
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengungkapkan jika dicermati ketentuan mengenai penanganan pelanggaran administrasi dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017, terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan dalam peran Bawaslu. Dalam konteks Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan langsung untuk memutus pelanggaran administrasi yang terjadi.
Namun, lanjut Ridwan, dalam konteks Pilkada, Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU melalui pemeriksaan dan pengambilan keputusan sendiri.
Perbedaan ini, menurut Mahkamah, menjadikan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu lebih tegas dan pasti karena keputusannya bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sebaliknya, dalam Pilkada, kewenangan Bawaslu menjadi tidak kuat karena sepenuhnya bergantung pada tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi yang disampaikan.
“Dengan perbedaan tersebut, menyebabkan kekeliruan dalam memaknai kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, desain hukum pemilu, KPU dan Bawaslu (termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) secara struktur kelembagaan adalah sama-sama sebagai penyelenggara pemilu,” ucap Ridwan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
















