Presiden dan DPR bisa dianggap melecehkan MK jika tidak segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor, tegas Irman.
Sebagai catatan, sejumlah kalangan memang khawatir bila RUU Pengadilan Tipikor ini batal dibentuk. Bila hal ini terjadi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menyatakan dampaknya adalah perkara korupsi kembali diadili oleh pengadilan umum. KPK akan kehilangan salah satu kakinya (Pengadilan Tipikor,-red), tulis KRHN dalam siaran persnya. Apalagi, menurut Teten, selama ini mafia peradilan masih marak di pengadilan umum.
Menanggapi desakan ini, Hakim Konstitusi Mahfud MD mengatakan constitutional activism sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Namun begitu, Mahfud menilai langkah ini bukannya hal yang mustahil. Bisa dilakukan tetapi bukan kewajiban, imbuhnya. Dalam konteks sebagai solusi alternatif mempercepat pembentukan UU Pengadilan Tipikor, Guru Besar HTN Universitas Islam Indonesia ini menyatakan dukungannya atas gagasan ini.
Namun, Mahfud mengaku ragu terhadap efektivitas langkah ini. Karena tidak ada dasar hukumnya, dia pun khawatir surat MK tidak akan terlalu diperhatikan oleh legislator. Saya rasa tidak punya kekuatan mengikat karena sifatnya hanya mengingatkan saja, tukasnya.
Mantan Anggota Komisi III ini justru heran dan bertanya-tanya faktor apa sebenarnya yang menyebabkan pembahasan RUU ini begitu lamban. Padahal, putusan MK sudah jelas bahwa yang bermasalah sebenarnya hanya terkait dasar hukum Pengadilan Tipikor. Kalau lambat begini justru memunculkan kecurigaan ada apa-apa, ujarnya lagi.
Presiden Buat Perpu
Selain menuntut keaktifan MK, Irman juga menegaskan Presiden bisa saja berbuat banyak untuk menyelamatkan eksistensi pengadilan tipikor. Untuk mempersingkat waktu, Presiden seharusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu). Langkah ini bisa mendorong DPR untuk serius menyelesaikan UU Pengadilan Tipikor. Kalau Perpu keluar malam ini, maka pada sidang selanjutnya, DPR mau tak mau harus membahas itu, jelasnya.
Ketentuan UUD 1945 memang memberi prioritas bagi Perpu untuk segera dibahas oleh DPR. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyatakan Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada sidang berikutnya. Bila tak mendapat persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut. Irman menilai bila DPR menolak Perpu itu, maka tugas Presiden sudah selesai. Minimal Presiden lepas bebannya, ujarnya.
