Irman mengakui penerbitan Perpu memang sering menimbulkan pro dan kontra. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mensyaratkan Perpu harus dibentuk ketika ada kondisi kegentingan yang memaksa. Ia mengatakan frase ‘kegentingan yang memaksa' ini berpulang kepada subjektifitas Presiden.
MK dalam putusannya pernah menyatakan ‘kegentingan yang memaksa' itu hak subjektif presiden. Apakah alasan itu benar atau tidak? Nanti DPR yang menentukan dengan tetap memberlakukan Perpu itu menjadi UU atau menolaknya, jelas Irman.
Irman mengatakan semua ini memang tergantung inisiatif presiden. Lagipula, dalam praktek, Presiden sering mengeluarkan Perpu yang lolos dari hadangan DPR. Perpu yang dikeluarkan Presiden biasanya terkait ekonomi. Tapi tak ada yang ditolak DPR. Mungkin karena terkait kepentingan kapitalis, sindir Irman.
