“Pasal 87 ayat (4) huruf b menjadi berbunyi ‘dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan’,” demikian bunyi amar Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Kamis (25/4/2019). (Baca Juga: MK: Pemberhentian Terpidana PNS Berkaitan Tindak Pidana Jabatan)
Mahkamah berpendapat tidak dapat diterima oleh penalaran hukum yang wajar jika seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana umum” yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Jika menggunakan penalaran demikian diterima, berarti harus diterima kemungkinan terjadinya keadaan atau peristiwa dimana seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun tidak diberhentikan dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (2) UU ASN.
- Syarat Pemenang Pilpres
MK mengabulkan permohonan para advokat diantaranya Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, Gregorius Yonathan Deowikaputra yang menguji Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu terkait syarat pemenangan dalam pemilihah presiden dan wakil presiden (pilpres). Dalam putusan bernomor 39/PUU-XVII/2019 tertanggal 30 September 2019, MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon.” (Baca juga: MK Ingatkan Kembali Syarat Pemenang Pilpres Ini)
Mahkamah mengingatkan pembentuk UU mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.
Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon sesuai Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 itu.
- Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) memberi syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkracht. Demikian inti Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” demikian bunyi amar putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada Rabu (11/12/2019). (Baca Juga: MK: Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada)
