"Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para pemohon adalah prematur," demikian bunyi salah satu pertimbangan Mahkamah.
Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan yang digelar Selasa (24/1/2023) lalu, Kuasa Hukum Para Pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menyebutkan sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara, Pemerintah tidak jarang menerima berbagai macam kritik maupun saran dari warga negara.
Namun terkadang dalam penyampaian kritik tersebut tidak sesuai dengan etika yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah juga dilindungi dari tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Namun, bukan berarti Pemerintah dapat dibuatkan pasal khusus terkait larangan tindakan penghinaan bagi Pemerintah tersebut.
“Patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden atau Pemerintahan dibuatkan pasal khusus? Padahal dalam KUHP sudah terdapat pengaturan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah,” ujar Zico dalam sidang panel dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo beranggotakan Arief Hidayat dan Daniel Yusmic P. Foekh. seperti dikutip laman MK.
Menurutnya, adanya pengaturan khusus terkait penghinaan terhadap Pemerintah tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi dan prinsip Equality Before The Law sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adanya pengaturan khusus terkait penghinaan terhadap Pemerintah, maka secara tidak langsung hal demikian telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
“Oleh karena itu, para pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum dalam permohonannya.