Lain lagi kuasa hukum pemohon pilkada Kabupaten Gorontalo Utara, Suhardi La Maira. Kebiasaannya beracara dalam kasus perdata masih terbawa-bawa ke MK. Dalam petitumnya, ia mencantumkan mengenai biaya perkara. Membebankan biaya perkara kepada termohon, sebutnya.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang memimpin persidangan langsung mengklarifikasi. Ia mengatakan bersidang di MK tak ada pungutan biaya perkara baik untuk pemohon maupun termohon. Disini tak ada biaya, yang penting keadilan, ujarnya.
Selain itu, Akil juga melihat permohonan yang masih terlihat ruwet. Ia meminta agar pemohon membedakan permohonan dengan gugatan perdata. Permohonan harus disusun secara sederhana, tegasnya.
















