Ketiga, pengelolaan sistem kerja, seluruh Pegawai MK diinstruksikan menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan di rumah masing-masing (Work from Home/WHF) atau melalui sistem bergantian (shift) sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja. Pegawai MK tetap bekerja meski di rumah dan tidak keluar/beraktivitas di luar rumah, kecuali untuk kepentingan sangat mendesak.
Keempat, MK menunda seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta, baik di Gedung MK atau tempat lain. Kegiatan kerja sama MK dengan berbagai elemen masyarakat, seperti kuliah umum, seminar, FGD, bimbingan teknis, rapat koordinasi, kunjungan, dan kegiatan sejenis ditangguhkan. Termasuk perjalanan dinas Hakim Konstitusi dan Pegawai MK baik dalam negeri maupun luar negeri ditangguhkan atau dibatalkan. Kebijakan ini diambil MK mengedepankan keselamatan seluruh pihak.
