Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mempertimbangkan menggelar sidang secara daring (online) khusus untuk perkara-perkara penting yang tidak mengharuskan Pemohon hadir dalam ruang persidangan untuk mencegah penularan wabah Covid-19. Saat ini, MK sedang mempelajari bagaimana teknis pelaksanaan sidang pengujian undang-undang (PUU) secara online sesuai hukum acara.
“Saat ini MK sedang mempelajari bagaimana sistem melaksanakan sidang PUU melalui online,” ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK Fajar Laksono Suroso saat dihubungi Hukumonline, Selasa (31/3/2020).
Fajar mengatakan MK sedang mendiskusikan mekanisme yang paling memungkinkan untuk menggelar sidang secara daring agar tetap sesuai hukum. Misalnya, mengenai sembilan hakim konstitusi apakah harus tetap sidang di Gedung MK atau dari rumahnya masing-masing.
“Jika dilakukan secara online bisa saja, fasilitas MK sebenarnya sudah memungkinkan. Hanya saja saat ini kita sedang mendiskusikan mekanismenya,” kata Fajar. Baca Juga: Sidang Ditangguhkan, MK Ikut Terapkan Work From Home
Selain mengkaji mekanismenya, MK juga tengah menyiapkan instrumen regulasinya, perangkat IT yang diperlukan, sumber daya lain yang dibutuhkan. Termasuk kesiapan majelis hakim jika harus hadir dalam ruang sidang, tetapi tetap menjaga jarak (physical distancing) atau di rumah masing-masing dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk sidang jarak jauh.
“Semua sedang disiapkan agar memenuhi hukum acara dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Kemungkinan sidang online akan digelar, seperti sidang pengucapan putusan,” lanjutnya.
Dia menambahkan pihaknya belum menjadwalkan sidang kembali seiring perpanganan masa Work From Home (WFH). Hal sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait perpanjangan masa kerja dari rumah bagi ASN/PNS hingga 21 April 2020.
Kesiapan para Pemohon?
Wacana persidangan online ini disambut baik oleh seorang pengacara yang biasa berperkara di MK yakni Viktor Santoso Tandiansa. Ia menilai secara teknis MK memiliki intrumen pendukung untuk menggelar sidang secara online dengan video conference. “Tinggal bagaimana aturannya dibuat dengan baik sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Viktor.
Meski sidang MK tak seperti persidangan di pengadilan umum seperti perkara pidana yang menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga seseorang harus memperoleh kepastian hukum. Namun, MK juga mesti mempertimbangkan hak konstitusional warga negara tertunda terlalu lama akibat wabah virus corona ini. “MK juga perlu mempertimbangkan persidangan online agar tidak terjadi Justice Delayed is Justice Denied,” kata Victor.
“Hak-hak konstitusional warga negara juga butuh kepastian hukum, apakah norma diuji melanggar hak konstitusional warga negara atau inkonstitusional atau tidak?”
Namun, dia mempertanyakan bagaimana kesiapan para Pemohon. “Kalau kuasa hukum sepertinya sanggup untuk menyiapkan fasilitas sidang online. Tapi untuk Pemohon perseorangan (tanpa kuasa hukum, red) itu bagaimana? Kalau tidak di tempat kediaman Pemohon tidak mendapat sinyal itu juga harus diperhatikan,” kata dia.
Terkait apakah majelis hakimnya harus hadir di ruang sidang atau tidak, menurutnya kalau mengacu pada tanggung jawab dan tugas negara, majelis hakim seharusnya tetap hadir di ruang persidangan. “MK bisa mensterilkan gedung dan ruangan sidangnya agar hakim-hakim terjaga kesehatan. Ini jika ingin sesuai hukum acara,” katanya.
Sebelumnya, sesuai Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Lingkungan MK tertanggal 16 Maret 2020 diatur sejumlah poin penting. Pertama, persidangan di MK ditiadakan hingga 31 Maret 2020, kecuali ditentukan lain. Baca Juga: Cegah Corona, Sidang MK Ditiadakan
Kedua, para pihak yang berperkara menyerahkan berkas perkara fisik melalui loket Penerimaan Perkara Konstitusi di Lobi Gedung MK dipersilakan memanfaatkan layanan aplikasi berbasis elektronik (online) yang tersedia. Seluruh bentuk layanan penanganan perkara berbasis elektronik di MK dapat diakses publik di laman www.mkri.id.
Ketiga, pengelolaan sistem kerja, seluruh Pegawai MK diinstruksikan menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan di rumah masing-masing (Work from Home/WHF) atau melalui sistem bergantian (shift) sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja. Pegawai MK tetap bekerja meski di rumah dan tidak keluar/beraktivitas di luar rumah, kecuali untuk kepentingan sangat mendesak.
Keempat, MK menunda seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta, baik di Gedung MK atau tempat lain. Kegiatan kerja sama MK dengan berbagai elemen masyarakat, seperti kuliah umum, seminar, FGD, bimbingan teknis, rapat koordinasi, kunjungan, dan kegiatan sejenis ditangguhkan. Termasuk perjalanan dinas Hakim Konstitusi dan Pegawai MK baik dalam negeri maupun luar negeri ditangguhkan atau dibatalkan. Kebijakan ini diambil MK mengedepankan keselamatan seluruh pihak.
