MK Tegaskan Anggaran MBG Tak Boleh Lagi "Menumpang" Pos Pendidikan
Terbaru

MK Tegaskan Anggaran MBG Tak Boleh Lagi "Menumpang" Pos Pendidikan

Pemerintah harus memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028.

Hukumonline News
Hukumonline News
Firyalfatin
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: HFW
Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: HFW

Upaya pemerintah memasukkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam porsi wajib anggaran pendidikan akhirnya dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah menilai cara tersebut memperluas makna “operasional penyelenggaraan pendidikan”, sehingga berpotensi mengaburkan amanat konstitusi yang mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kebutuhan utama sektor pendidikan.

Meski demikian, Mahkamah tidak membatalkan Program MBG. Sebaliknya, Mahkamah justru menegaskan program prioritas pemerintahan hasil Pemilu 2024 itu tetap memiliki dasar konstitusional. Yang diperintahkan untuk diperbaiki adalah desain penganggarannya. Mulai APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran MBG harus berdiri sebagai pos anggaran tersendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Hal tersebut ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengabulkan sebagian permohon Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama lima pemohon perseorangan yang menguji Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Kamis (30/7).

Mahkamah pun menegaskan bahwa APBN tahun-tahun berikutnya anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan tersebut berlaku paling lambat dalam APBN Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan a quo dibacakan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pembiayaan komponen utama pendidikan, bukan membiayai program lain yang berada di luar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info