Majelis MK memutuskan menolak permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6) huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN-P 2012).
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Moh Mahfud MD saat membacakan amar putusan Nomor 43/PUU-X/2012 yang dimohonkan sejumlah serikat buruh di Gedung MK, Kamis (13/12).
Permohonan pengujian UU APBN-P 2012 ini diajukan lima pemohon yang menguji pasal yang sama. Pemohon pertama; organisasi serikat buruh yakni KSPI, KSPSI, KSBSI, FSP TSK Reformasi, FSBI. Kedua; Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Pembela NKRI, tiga orang penduduk Indonesia. Ketiga; Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI).
Pemohon keempat yaitu Ahmad Daryoko, Kgs Muhammad Irzan Zulpakar, dan Mukhtar Guntur Kilat Dkk. Sedangkan pemohon Kelima; tujuh LSM dan satu aktivis diantaranya IHCS, FITRA, KIARA, ASPPUK, TURC, Prakarsa, P3M, dan Dani Setiawan.
Mereka memohon pengujian Pasal 7 ayat (6) huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU APBN-P 2012 yang mengatur kewenangan pemerintah menetapkan harga BBM dan bantuan langsung tunai (BLT). Ketiga pasal itu dinilai membohongi publik secara sistematis untuk melegitimasi kenaikan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar.
Mahkamah beralasan keinginan para pemohon adanya pengalihan subsidi sektor-sektor publik, seperti transportasi publik, tunjangan perumahan bagi buruh dan rakyat miskin lainnya sebagaimana didalilkan, adalah keinginan yang wajar. Namun, tak berarti subsidi yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU APBNP 2012 menjadi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Menurut Mahkamah, adanya pembahasan antara Pemerintah dengan DPR untuk menentukan harga BBM bersubsidi tidak dengan sendirinya diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha. Sebab, penentuan harga BBM bersubsidi telah dimusyawarahkan oleh pembentuk Undang-Undang.
















