Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bambang Sadono, meminta agar MPR melakukan penguatan terhadap tradisi ketatanegaraan yang lebih sehat. Setidaknya, MPR dapat mengatasi kegaduhan poliitk yang belakangan kerap terjadi di parlemen. Apalagi, MPR menjadi representasi anggota DPR dan DPD.
“Kita berharap agar lembaga MPR sebagai representasi anggota DPR dan anggota DPD tersebut bisa memperkokoh tradisi ketatanegaraan yang sehat,” ujarnya di Gedung DPD, Senin (13/10).
Menurut Bambang, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih merupakan proses ketatanegaraan, dan sudah semestinya tidak terjadi kegaduhan politik maupun yuridis. Namun berbeda dengan sebelumnya, jelang pelantikan Jokowi dan JK terjadi kegaduhan politik. Hal ini dinilai bisa melahirkan preseden buruk jika tidak segera diatasi.
Oleh sebab itu, posisi kelompok DPD akan mendorong MPR menjamin kelancaran prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada Senin (20/10) pekan depan. “Serangkaian prosesi ketatanegaraan ini akan menjadi sempurna karena presiden dan wakil presiden juga akan disahkan kewenangannya,” ujarnya.
Ketua Kelompok DPD di MPR itu lebih jauh mengatakan, dengan legislatif dan ekesekutif yang kuat akan memujudkan pemerintahan yang produktif. Setidaknya, setelah dilantik mendatang, pemerintahan Jokowi-JK dapat lari kencang melaksanakan seluruh programnya. Hal ini tentunya dengan dukungan dan pengawasan ketat dari parlemen.
“Jika Presiden, DPR, DPD, dan MPR fokus ke fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing, serta bekerja keras dan cerdas agar kinerjanya optimal, maka yang diuntungkan adalah bangsa dan negara, khususnya rakyat,” ujarnya.
“Sebaiknya, semua pihak mengurangi pernyataan-pernyataan yang hanya mengundang kegaduhan, dan saling membuat tersinggung, yang serba tidak produktif. Marilah kita perkokoh tradisi ketatanegaraan yang dewasa dan sehat,” tambah Bambang.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkfli Hasan berjanji lembaganya akan mensukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pekan depan. Kesepakatan itu diambil setelah dilakukan rapat dengan pimpinan fraksi partai di MPR.
“Pimpinan MPR dan pimpinan fraksi sepakat bulat akan hadir mensukseskan agenda penting pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang,” ujarnya.
Dengan demikian, penegasan Zulkifli sekaligus menampik tudingan adanya upaya penjegalan maupun pemboikotan terhadap acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, yang dibicarakan di MPR sudah tidak lagi kubu Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, tetapi lebih pada kebangsaan dan kemajuan negara.
“Isu penjegalan, pemboikotan atau apa itu yang seram-seram sunguh tidak ada. Kalau sudah menyangkut Indonesia kita utamakan,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
“Kita berharap agar lembaga MPR sebagai representasi anggota DPR dan anggota DPD tersebut bisa memperkokoh tradisi ketatanegaraan yang sehat,” ujarnya di Gedung DPD, Senin (13/10).
Menurut Bambang, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih merupakan proses ketatanegaraan, dan sudah semestinya tidak terjadi kegaduhan politik maupun yuridis. Namun berbeda dengan sebelumnya, jelang pelantikan Jokowi dan JK terjadi kegaduhan politik. Hal ini dinilai bisa melahirkan preseden buruk jika tidak segera diatasi.
Oleh sebab itu, posisi kelompok DPD akan mendorong MPR menjamin kelancaran prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada Senin (20/10) pekan depan. “Serangkaian prosesi ketatanegaraan ini akan menjadi sempurna karena presiden dan wakil presiden juga akan disahkan kewenangannya,” ujarnya.
Ketua Kelompok DPD di MPR itu lebih jauh mengatakan, dengan legislatif dan ekesekutif yang kuat akan memujudkan pemerintahan yang produktif. Setidaknya, setelah dilantik mendatang, pemerintahan Jokowi-JK dapat lari kencang melaksanakan seluruh programnya. Hal ini tentunya dengan dukungan dan pengawasan ketat dari parlemen.
“Jika Presiden, DPR, DPD, dan MPR fokus ke fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing, serta bekerja keras dan cerdas agar kinerjanya optimal, maka yang diuntungkan adalah bangsa dan negara, khususnya rakyat,” ujarnya.
“Sebaiknya, semua pihak mengurangi pernyataan-pernyataan yang hanya mengundang kegaduhan, dan saling membuat tersinggung, yang serba tidak produktif. Marilah kita perkokoh tradisi ketatanegaraan yang dewasa dan sehat,” tambah Bambang.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkfli Hasan berjanji lembaganya akan mensukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pekan depan. Kesepakatan itu diambil setelah dilakukan rapat dengan pimpinan fraksi partai di MPR.
“Pimpinan MPR dan pimpinan fraksi sepakat bulat akan hadir mensukseskan agenda penting pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang,” ujarnya.
Dengan demikian, penegasan Zulkifli sekaligus menampik tudingan adanya upaya penjegalan maupun pemboikotan terhadap acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, yang dibicarakan di MPR sudah tidak lagi kubu Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, tetapi lebih pada kebangsaan dan kemajuan negara.
“Isu penjegalan, pemboikotan atau apa itu yang seram-seram sunguh tidak ada. Kalau sudah menyangkut Indonesia kita utamakan,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.