Disahkannya UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, mengharuskan tata tertib (Tatib) DPR dan MPR diperbaharui. DPR sudah membahas Tatib, malahan sudah diparipurnakan. Sedangkan MPR, baru saja meresmikan pembentukan panitia ad hoc perubahan Tatib dalam sidang paripurna di Gedung Parlemen, Senin (22/9). Kesepakatan pembentukan panitia ad hoc diambil setelah seluruh fraksi di MPR memberikan persetujuannya.

“Setelah penyampaian pandangan dari fraksi dan kelompol DPD, apakah pembentukan panitia ad hoc satu dan dua dapat disetujui?,” ujar Ketua MPR, Sidarto Danusubroto. “Setuju,” jawab anggota MPR dalam ruangan.

Menurut Sidarto, setelah diambil keputusan persetujuan, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan. Setelah itu, masing-masing fraksi yang telah mengrimkan utusannya akan melakukan rapat pembahasan Tatib perubahan. “Dan akan dilaporkan pada sidang paripurna Senin 29 September untuk disahkan,” ujarnya.

Sembilan fraksi dan kelompok DPD menyatakan persetujuannya terhadap usulan perubahan Tatib. Mulai Fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PKB, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura. Ketua Fraksi Demokrat di MPR, M Jafar Hafsah, dalam pandangan partainya mengatakan langkah tepat melakukan perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi. Menurutnya, perubahan Tatib mengikuti kebutuhan ketatanegaraan sebagai wujud konstitusional amanat rakyat.

Panitia ad hoc dibagi menjadi dua. Panitia ad hoc pertama membahas perubahan peraturan tata tertib MPR yang bertugas mengubah substansi Tatib MPR. Panitia ad hoc kedua membahas rekomendasi MPR. Menurut Jafar, perubahan Tatib MPR merupakan instrumen hukum politik dalam rangka menjaga akuntablitas lembaga.

Dalam perubahan Tatib, nantinya membahas aturan wewenang tugas dan fungsi MPR. Selain itu penyusunan Renstra, pembentukan lembaga pengkajian, dan pemilihan pimpinan lembaga MPR. “Semuanya dalam rangka melaksanakan sistem ketatanegaraan dan memperbaiki pranata sistem,” katanya.

Juru bicara Fraksi Golkar MPR, Rully Chaerul Azhar, dalam pandangan partainya mengatakan alasan penting diubahnya Tatib MPR agar MPR periode 2014-2019 dapat langsung bekerja sebagaimana amanat UU No.17 Tahun 2014. Menurutnya, MPR memiliki tugas memasyarakatkan lembaganya, memasyarakatkan UUD 1945, Pancasila, dan menyerap aspirasi masyarakat.

Ia berpendapat, diubahnya Tatib menjadi konsekuensi logis dan berdampak pada perangkat kelengkapan MPR. Misalnya, adanya usulan pembentukan lembaga pengkajian ketatanegaraan yang anggotanya terdiri dari sejumlah pakar.

Ia berharap lembaga tersebut nantinya memberikan dukungan penuh terhadap MPR yang memiliki kewenangan tertinggi. “Kami tidak keberatan dengan usul tersebut, meskipun ada rekomendasi dalam rangka memperkuat sistem ketatanegraan,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP di MPR, Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan usulan perubahan Tatib harus didasarkan pada perubahan dan perkembangan ketatanegaraan serta memperkokoh demokrasi. Menurutnya, seiring dengan perubahan UU MD3 diperlukan instrumen hukum untuk mendukung tugas dan wewenang dalam menjalankan kelembagaan MPR.

“Usulan perubahan Tatib MPR harus dilandasi semangat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengamandemen UUD sebagai hukum tertinggi,” ujarnya.

Kendati memberikan persetujuan terhadap perubahan Tatib, namun Fraksi PPP memberikan catatan. Misalnya, jika dalam perubahan Tatib justru memperlemah kewenangan MPR, fraksi partai berlambang Kabah itu akan mempertimbangkan rekomendasi.

“Tetapi sepanjang memperkuat majelis rakyat, kami setuju,” pungkasnya.