Musyawarah Nasional I Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional (DPN) periode 2005-2010.
Berdasarkan catatan hukumonline, dari 53 Dewan Pimpinan Cabang yang hadir, sepuluh di antaranya tak menerima secara bulat pertanggungjawaban DPN. Mereka menyatakan menerima pertanggungjawaban dengan catatan. Umumnya mereka yang melakukan penilaian seperti itu melihat ada beberapa kekurangan pada kepengurusan DPN, seperti masalah porsi pembagian penerimaan antara DPN dan DPC dalam hal biaya pendataan ulang dan perpanjangan kartu advokat.
