Mahkamah Agung meresmikan sejumlah fasilitas penunjang, di antaranya Museum MA, Studio Command Center MA, studio pembelanjaran e-Learning Center MA, Assessment Center, dan Lounge MA. Sarana ini diperuntukan untuk satu langkah maju dalam mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat serta sarana untuk membentuk aparatur peradilan yang akan mendukung desain organisasi yang berbasis kinerja dan ilmu pengetahuan.
Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan MA telah melakukan studi banding ke kementerian atau lembaga yang telah memiliki fasilitas serupa yang pemanfaatannya untuk mencapai sasaran dan tujuan lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Dilakukannya kunjungan sekaligus studi banding ke Command Center yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Supreme Court Galllery Singapura, Muzium Kehakiman Malaysia, dan Museum Sophiahof Belanda.
“Diharapkan fasilitas-fasilitas ini dapat memberikan manfaat yang besar jika ditinjau dari sudut pandang output dan outcome penganggaran,” kata Pudjo dalam acara peresmian di Gedung MA, Jumat (27/12).
Ia mengatakan MA telah melakukan konstruksi fisik yang mulai dikerjakan sejak awal tahun 2019 untuk mengefektifkan proses pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang ini. Kegiatan perencanaan, khususnya museum dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Tahun anggaran 2019 secara khusus difokuskan pada proses konstruksi fisik, kemudian pengadaan sarana dan prasana untuk melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan dan maksud pengadaannya.
Pudjo mengatakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas penunjang ini berjumlah Rp68.923.513.296, yang terdiri dari pembuatan musem senilai Rp35.719.533.000, pembuatan command center, lounge dan assessment center senilai Rp31.703.737.000, serta pembuatan Studio Pembelajaran e-Learning senilai Rp1.500.243.296.
“Keseluruhan biaya tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung tahun Anggaran 2018 dan 2019,” ujarnya.
Ketua MA Hatta Ali mengatakan ide awal pembangunan Museum MA selaras dengan tujuan diadakannya museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
“Museum ini merefleksikan usaha kita menjaga memori bersama terhadap eksistensi lembaga peradilan di dalam lintasan sejarah Indonesia,” kata Hatta.
Sebab, kata Hatta, sebuah bangunan lembaga peradilan bisa saja hancur termakan usia atau sebab lainnya. Memori bersama ini perlu dijaga agar ada perasaan memiliki dan kedekatan terhadap suatu tempat yang akan menjadi jembatan penghubung antara generasi terdahulu dengan generasi yang akan datang untuk melanjutkan estafet pelaksanaan tugas-tugas lembaga peradilan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pembangunan Command Center diharapkan bisa mendekatkan Pimpinan MA beserta jajarannya dengan Hakim dan aparatur peradilan di bawah MA. Hatta mengharapkan sarana ini bisa memudahkan MA dalam memantau implementasi kebijakan-kebijakan MA, sekaligus sarana komunikasi antara pengadilan di bawah MA dengan MA sendiri.
“Ruang ini terobosan MA untuk mengatasi berbagai kendala akibat kondisi geografis Indonesia yang menyulitkan pelaksanaan fungsi pengawasaan dan koordinasi pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses,” ujarnya. (Baca juga: Beragam Capaian MA Sepanjang 2019)
Untuk mendukung arah pembaharuan di bidang Sumber Daya Manusia, maka dibutuhkan Assesment Center. Hatta mengharapkan upaya menghadirkan Assesment Center di dalam lingkup MA juga akan mendukung upaya efisiensi dalam pelaksanaan seleksi kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan menjadi saksi lahirnya calon-calon lembaga peradilan yang akan menjaga marwah dan martabat lembaga peradilan.
Terkait studio pembelanjaran e-learning yang berada di bawah Balitbang Diklat Kumdil MA, Hatta mengatakan studio ini akan memudahkan dalam pemantauan pebelanjaran jarak jauh serta sarana perekaman materi pembelajaran berbasis video. E-Learning yang telah dikembangkan diharapkan menjadi sumber pembelajaran di lingkungan Pusdiklat MA dan mendatangkan manfaat bagi penyelenggara serta para peserta diklat.
“Studio pembelajaran ini diharapkan akan menjadi sebuah tempat penyimpanan materi-materi pembelajaran secara elektronik sebagai bagian perwujudan konsep paperless di lingkungan MA,” harapnya.
Terakhir, Lounge MA. Hatta mengatakan fasilitas ini revitalisasi atas ruang yang selama ini cukup strategis di Lantai 12 Tower MA dengan view Monumen Nasional sebagai simbol kebanggan Negara. “Tempat ini akan membawa pesan keramahaan bangsa, pelayanan yang diberikan kepada tamu-tamu dari Negara sahabat ataupun instansi lain di luar MA,” ujarnya.
Hatta juga berharap sarana ini bisa menjadi pelepas kepenatan atas segala aktivitas keseharian serta sarana bertukar pikiran secara informal di antara para Hakim Agung. “Mari, kita jadikan momen bersejarah ini sebagai momen mendekatkan lembaga peradilan dengan publik dan mendukung berbagai upaya pembaharuan MA,” kata dia.
