Nadiem: Kasus Saya Bukan Pidana, tapi Gesekan Kelompok Perubahan dan Pemain Lama
Terbaru

Nadiem: Kasus Saya Bukan Pidana, tapi Gesekan Kelompok Perubahan dan Pemain Lama

Nadiem mengaku lengah akan adanya resistensi perubahan.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) didampingi dua kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor, Senin (5/1). Foto: RES
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) didampingi dua kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor, Senin (5/1). Foto: RES

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim keberatan atas surat dakwaan yang disusun serta dibacakan penuntut umum pada Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan Laptop Chromebook. Jaksa menilai perkara ini merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun dan memperkaya Nadiem sebesar Rp809 miliar.

Nadiem dalam eksepsi pribadinya menjelaskan ketika menjadi Menteri, Presiden Joko Widodo memberikannya tugas untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Ia diberikan amanah untuk membangun platform teknologi guna membantu kepala sekolah, guru, dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi.

"Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung dan mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Mereka pun mengorbankan karier dan keuangan mereka untuk bergabung dalam perjuangan saya," ujar Nadiem, Senin (5/1).

Baca Juga:

Nadiem mengatakan laptop, proyektor, dan Wi-Fi router untuk sekolah ketika itu menjadi keniscayaan untuk bisa memanfaatkan semua aplikasi yang dikembangkan, termasuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Saat Covid-19 melanda negeri, di mana sekolah di Indonesia ditutup selama hampir 2 tahun, kebutuhan untuk pembelajaran berbasis TI menjadi lebih penting.

"Hal inilah yang menjadi dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri," terangnya.

Selama 5 tahun, berkat akselerasi teknologi, 1 juta guru honorer bisa diangkat menjadi PPPK dan mendapat nafkah yang layak. Sertifikasi PPG untuk guru bisa lebih mudah diraih secara daring (online). Belum lagi ada 2 juta guru mengunduh aplikasi Platform Merdeka Mengajar untuk melakukan pelatihan kurikulum mandiri gratis yang menghemat triliun anggaran pelatihan. Sebanyak 100 ribu Guru Penggerak terekrut dan dilatih secara daring untuk menjadi obor perubahan. Ratusan ribu mahasiswa bisa menemukan semester magang di industri dan di luar negeri melalui Platform Kampus Merdeka.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info