Nahkoda Baru LBH Jakarta, Fadhil Alfathan Prioritaskan Prinsip HAM
Terbaru

Nahkoda Baru LBH Jakarta, Fadhil Alfathan Prioritaskan Prinsip HAM

Dalam program kerjanya selama periode 2024-2028 ini, Fadhil membagi dua aspek program. Yakni, program internal dan program eksternal.

CR 34
Bacaan 2 Menit
Direktur LBH Jakarta Periode 2024-2028 Fadhil Alfathan. Foto: Istimewa
Direktur LBH Jakarta Periode 2024-2028 Fadhil Alfathan. Foto: Istimewa

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Desember 2024 resmi melantik Fadhil Alfathan sebagai Direktur baru periode 2024-2028, menggantikan pejabat sebelumnya Arif Maulana. Dalam kepemimpinannya, Fadhil berkomitmen untuk terus mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap praktik pembelaan hukum, memastikan LBH Jakarta tetap menjadi lembaga yang membela hak-hak siapapun yang membutuhkan bantuan hukum tanpa terkecuali.

Fadhil mengatakan HAM merupakan suatu hal yang melekat dan dimiliki LBH. Mengingat HAM di Indonesia belum menjadi prinsip utama dalam praktik di negara ini terutama, pemerintah yang menjadi penyelenggaraan utama. Bahkan, menurutnya pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi juga tidak memperhatikan HAM.

“Memang masalahnya pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM selama ini tak kunjung ideal. Sehingga, prinsip memperjuangkan HAM akan terus relevan dengan LBH,” kata Fadhil saat berbincang dengan Hukumonline, Jumat (28/2/2025).

Baca Juga:

Dalam program kerjanya selama periode 2024-2028 ini, Fadhil membagi dua aspek program. Yakni, program internal dan program eksternal. Secara internal, ia bersama tim akan fokus dalam regenerasi anggota dan penguatan kelembagaan untuk dapat melakukan perluasan jangkauan kepada publik yang membutuhkan bantuan hukum.

“Kami ini punya semacam ideologi atau mazhab di bantuan hukum, disebut bantuan hukum struktural,” jelasnya.

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini menyebut,  sederhananya bantuan hukum struktural (BHS) dipercaya bahwa ketidakadilan bukan hanya didominasi oleh aspek hukum saja. Namun, banyak persoalan yang bersifat ketimpangan sosial, ekonomi, politik, gender, dan lain sebagainya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info