Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden dari Istana Bogor, Jum’at (9/10/2020), merespons perkembangan protes elemen masyarakat atas disetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU. Dalam kesempatan ini, Presiden mempersilakan pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Dosen Fakultas Hukum Monash University Australia, Nadirsyah Hosen mengatakan narasi “silakan menggugat ke MK” itu satu sisi benar. Namun, jika tidak disikapi dengan hati-hati bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian. Dia menerangkan pasal-pasal yang akan dipersoalkan harus jelas. Kalaupun ada pengujian pasal-pasal yang dikabulkan, pasal-pasal yang dibatalkan terbatas yang diuji saja. Sedangkan pasal lainnya tetap aman. Artinya, narasi “silakan gugat MK” itu hanya terbatas pada pasal yang dianggap bermasalah.
Tapi, jika pasal-pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu sangat krusial dalam UU Cipta Kerja, ada peluang bagi MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Mengingat UU Cipta Kerja bicara tentang banyak bidang, maka tampaknya tidak akan ada satu pasal pun yang sangat krusial yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja.
“Ini membutuhkan usaha ekstra untuk menggugat UU Cipta Kerja per bidang dan per pasal,” kata Nadirsyah dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020). (Baca Juga: Bila Tak Puas, Presiden Persilakan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK)
Menurutnya, semua pasal dapat digugat ke MK sepanjang dianggap bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945). Hanya saja, menentukan pasal mana dalam konstitusi (pasal batu uji) sebagai dasar permohonan bukan perkara mudah. Terkadang norma dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantolan dalam UUD 1945 yang dijadikan argumen.
Misalnya, soal kewenangan dan teknis fatwa halal MUI yang diatur UU Cipta Kerja, bagaimana menggugatnya, apakah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (jaminan kebebasan beragama dan beribadah)? Hal ini tidak mudah membuktikannya. Perlu hati-hati kalau ingin menggugat UU Cipta Kerja ke MK agar bisa kuat argumentasi.
Baginya, tidak bisa menggugat hanya dengan argumentasi, “kami tidak setuju pasal itu”, tapi harus menunjukan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi. “Maka jangan gegabah merespon pernyataan Presiden Joko Widodo,” ujar pria yang juga tercatat sebagai Senior Partner HICON Law & Policy Strategies ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi kepada MK bagi yang tidak puas atas UU Cipta Kerja. “Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden dari Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).
Presiden menegaskan sistem ketatanegaraan di negeri ini memang menggariskan seperti itu. Jika masih ada yang merasa tidak puas dan menolak sebuah UU tersebut disarankan untuk melalui jalur uji materi ke MK. “Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ke MK,” kata Presiden.
Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyarankan agar Presiden Joko Widodo harus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen terkait UU Cipta Kerja. "Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan tertutup, sehingga wajar masyarakat dari berbagai elemen menolak keras pengesahan UU Omnibus Law itu," kata Bayu di Jember, Jawa Timur, seperti dikutip Antara.
Menurutnya, harus ada ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat karena ada 76 UU yang terdampak dan dibahas secara bersamaan menjadi satu UU Omnibus Law agar tidak menyebabkan kegaduhan. "Kalau memang ada disinformasi atau hoaks terkait dengan UU Cipta Kerja, maka naskah UU Cipta Kerja seharusnya bisa diakses oleh publik agar bisa dicermati," tuturnya.
Ia menjelaskan pemerintah dan DPR mengadopsi Omnibus Law sah-sah saja, tapi persoalannya teknik penyusunannya tersebut tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Kalau mau menganut Omnibus Law, UU No.12 tahun 2011 harus diubah (dulu, red) dan harus dibuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat, bukan malah sebaliknya," kata dia.
Bayu menjelaskan masyarakat bisa saja mengajukan uji materi kepada MK, namun menunggu UU Cipta Karya tersebut disahkan (ditandatangani, red) Presiden Jokowi dan diundangkan dalam lembaran negara sebagai UU. "Masyarakat belum bisa mengajukan judicial review, apabila UU Cipta Kerja belum menjadi sebuah produk hukum UU. Yang diuji materi bisa formil maupun materil," kata Direktur Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jemberj ini.
Bukan judicial review
Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai yang dituntut buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain itu yaitu legislative review atau executive review, bukan judicial review. Dia melihat tidak sepantasnya pemerintah melempar soal UU Omnibus Law ini kepada lembaga negara yang lain. Dengan cara seperti itu, pemerintah seolah menjadikan MK sebagai “keranjang sampah”. Seolah konstitusionalitas undang-undang dianggap hanya urusan MK, sementara DPR dan pemerintah bisa bebas menyimpangi hak konstitusional warga negara dalam membuat UU.
“Proses judicial review di MK bukan satu-satunya cara untuk mengubah atau membatalkan UU, tapi juga bisa lewat legislative review atau executive review,” kata Said Salahudin dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Menurutnya, dalam membentuk UU DPR dan Presiden harus tetap memperhatikan ketentuan UUD 1945 dan aspirasi rakyat. Nah, apa yang dituntut oleh buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain pada aksi demonstrasi besar-besaran kemarin itu jelas: mereka meminta DPR dan Presiden sendiri yang membatalkan UU Cipta Kerja, bukan MK. “Jangan gurui mereka untuk melakukan pengujian undang-undang. Para pendemo itu bukan orang bodoh yang tidak mengerti prosedur pengujian undang-undang di MK,” kata Said.
Baginya, mereka turun ke jalan dalam rangka menuntut keinsafan (kesadaran) DPR dan Presiden agar membatalkan sendiri UU Cipta Kerja yang merugikan rakyat banyak itu. “Soal MK itu urusan yang lain lagi. Tidak ada korelasinya dengan aksi mogok nasional para buruh dan unjuk rasa masyarakat luas.”
Dia mengingatkan apa yang dituntut oleh para demonstran itu dalam teori hukum tata negara disebut dengan legislative review atau pengujian produk legislasi oleh lembaga legislatif sendiri. Dalam hal ini, DPR selaku legislator dan Presiden sebagai co-legislator. Jadi, UU Cipta Kerja diminta untuk dibatalkan sendiri oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga yang membuat undang-undang tersebut.
Ada pula tuntutan dari para pengunjuk rasa agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) supaya UU Cipta Kerja bisa dibatalkan dalam waktu yang lebih cepat. Aspirasi rakyat itu disebut dengan proses executive review atau peninjauan kembali perangkat hukum oleh badan pemerintah. Dan Presiden punya kewenangan itu.
“Jadi, sangat jelas yang dituntut oleh masyarakat kepada DPR dan Presiden adalah proses legislative review atau executive review, bukan judicial review atau pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan,” tegasnya.
