Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bulat telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional menjadi UU. Beleid ini menjadi payung hukum dalam menjalin kerja sama di bidang ekonomi dengan sejumlah negara.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai dengan disahkannya ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi regional oleh DPR Menjadi UU terdapat nilai positif yang dapat dituai pemerintah Indonesia yakni menjadi modal awal jelang kepemimpinan Association of Southeast Asian Nations (Asean) pada 2023 mendatang. “Indonesia bisa menunjukkan kalau negara ini komit dan menjalankan dengan apa yang telah diusulkan dan disepakati bersama,” ujarnya melalui keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Dia menilai dari aspek ekonomi, RCEP dipandang bakal menyokong pertumbuhan ekonomi dari sektor ekspor. Baginya, persetujuan RCEP diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,07 persen di periode 2040 mendatang. Bahkan dengan nilai ekspor mendapat AS$5,01 miliar serta surplus perdatangtan pun diprediksi meningkat mencapai 2,5 kali lipat.
Deni menerangkan melalui RCEP ke depannya tidak otomatis bakal berdampak besar terhadap peningkatan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota RCEP. Sebab sebelum RCEP, terdapat Free Trade Aggrement (FTA) dengan negara-negara anggota RCEP melalui kerangka Asean yang membuat tarif masuk produk Indonesia ke negara-negara tersebut pun sudah terbilang amat rendah. “Adanya RCEP akan membantu menyederhanakan aturan Rules of Origin yang telah ada,” kata dia.
Baca Juga:
- Disahkan Jadi UU RCEP, Pemerintah Harus Mampu Atasi Sejumlah Tantangan Ekonomi
- Pertemuan G20 Harus Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja Migran dan TPPO
Lantas, terkait dengan windfall profit ekspor yang diperkirakan bakal rampung di periode 2023 mendatang, RCEP disebut diprediksi bakal membawa keuntungan. Menurutnya, dampak RCEP bakal terbatas. Dia beralasan Indonesia dalam mengekspor barang mentah dengan kondisi tarif dalam keadaan rendah.
Kendati begitu, dengan adanya RCEP diharapkan mampu membantu menyokong, serta mengkompensasi penurunan ekspor dan komoditas sepanjang pada 2023 harga komoditas menurun akibat pelemahan ekonomi global. Deni melihat skema RCEP menjadi perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 10 negara anggota Asean. Serta lima negara mitra Asean yakni Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru
Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim menilai posisi Ketua Asean yang akan dipegang Indonesia pada 2023 akan membawa banyak manfaat. Baginya, peran penting yang dapat dimainkan Indonesia dengan menjaga stabilitas kawasan dan geopolitik.
Menurutnya, kondisi kawasan dalam situasi memanas seiring ketegangan di Laut Natuna, perseteruan antara Taiwan dan Tiongkok, serta hubungan Korea Utara dan Jepang. Dia berharap Indonesia bila memimpin Asean 2023 mendatang diharapkan mampu menetralisir serta membuat sejuk kondisi tersebut. Baginiya, posisi strategis dan kerja sama yang dapat dilakukan dapat di bidang perkreditan, perbankan, hingga investasi.
“Sebagai ketua bisa mengatasi persoalan yang tidak perlu terjadi,” imbuhnya.
Indonesia pun dapat memainkan perannya dalam kerja sama Asean menghadapi krisis ekonomi dan krisis pangan yang diprediksi bakal terjadi 2023 mendatang. Situas sulit mendatang perlu dimitigasi dan diantisipasi dengan Indonesia memainkan perannya di Asean. “Pada saat itu adalah kesempatan Indonesia sebagai Ketua Asean melakukan hubungan kerja sama di antara negara Asean baik dalam pangan dan sebagainya,” katanya.
Rekam jejak positif
Sementara Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri menilai Indonesia mesti mampu melanjutkan rekam jejak positif dalam memimpin organisasi Asean. Indonesia memang pernah memimpin Asean pada 2003 dan 2011 silam. Indonesia kala itu mengusulkan pembentukan komunitas Asean atau Asean Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta keamanan.
“Dulu-dulu ketika Indonesia jadi Ketua Asean selalu ada yang breakthrough, menginisiasi dari program besar Asean,” kata dia.
Dia menuturkan pada 2011 Indonesia mengusulkan RCEP. Kesepakatan pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional itupun akhirnya disetujui DPR pada Selasa (30/8/2022) kemarin. Nah menariknya, skema RCEP menjadi sebuah perjanjian perdagangan bebas, mencakup 10 negara Asean dan 5 negara mitra Asean yakni Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
“RCEP yang baru diratifikasi itu juga diinisiasi Indonesia saat menjadi Ketua Asean 2011. Indonesia yang membawa ide tersebut ke Asean.”
