Artinya, hukum akan bertindak (campur tangan), jika akibat tindakan individu mengakibatkan hak orang lain dan kepentingan umum terganggu. Jadi, asas kebebasan berkontrak bukanlah sesuatu yang berlaku mutlak. Akan tetapi, dibatasi juga oleh undang-undang yang berlaku dan oleh kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 1337 KUHPdt. Dengan demikian, suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma kesusilaan.
Pembatasan kebebasan berkontrak
Kebebasan berkontrak bagi setiap individu merupakan jaminan untuk membuat perjanjian tanpa hambatan yang ditetapkan sendiri oleh setiap individu dalam hubungan hukum perdata. Sebagaimana disebut di atas, kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang yang berlaku dan norma-norma kesusilaan. Dan suatu pembatasan kebebasan berkontrak khususnya juga akan dialami, apabila jaminan tanpa hambatan membuat suatu perjanjian menjadi berkurang. Hal ini selalu terjadi jika hanya salah satu pihak yang membuat perjanjian mempunyai kekuatan yang lebih kuat, sehingga praktis dia dapat menentukan sendiri (secara sepihak) ketentuan-ketentuan fakta (isi) perjanjiannya.
Apakah obligation to contract ada dalam hukum Indonesia? Sejauh pengamatan, istilah tersebut belum dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi di dalam praktek (kehidupan sehari-sehari) dialami oleh masyarakat Indonesia. Obligation to contract merupakan intervensi (pengecualian) terhadap asas kebebasan berkontrak, di mana yang membuat isi perjanjian hanya satu pihak, sedangkan pihak lain (konsumen) harus menyetujui isi perjanjian tersebut.
Konsumen hanya mempunyai kemungkinan menolak perjanjian apabila dia tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut. Artinya, di dalam perjanjian tersebut kedudukan para pihak tidak setara. Pasalnya, kedua belah pihak tidak mempunyai kedudukan yang sama untuk menetapkan isi perjanjian, melainkan hanya satu pihak yang menetapkan isi perjanjian. Sementara pihak lain hanya mempunyai hak menolak membuat perjanjian, sedangkan untuk mengubah isi perjanjian tersebut tidak punya hak. Inilah suatu pemaksaan untuk membuat perjanjian berdasarkan undang-undang (obligation to contract).
Namun demikian, pihak yang membuat isi perjanjian juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu bertanggung jawab terhadap (prestasi) persyaratan/kondisi yang ditetapkannya secara memadai. Kalau tidak, konsumen dapat mengajukan ganti rugi atas kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajibannya. Di sinilah terdapat hak pihak yang tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut.
Jadi dalam hal pelayanan umum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, jika konsumen tidak dilayani dengan baik tanpa alasan yang jelas, maka konsumen tersebut dapat meminta ganti rugi akibat pelayanan yang kurang baik tersebut atau karena kelalaiannya. Misalnya, listrik padam berjam-jam tanpa pemberitahuan kepada masyarakat (konsumen); air tidak tidak mengalir sampai dua hari, tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan sebelumnya; pengiriman surat melalui pos yang tidak sampai ke alamat tujuan, sambungan telepon yang kurang jernih atau bahkan putus untuk beberpa jam dan lain lain.
Jika, produsen tidak dapat memenuhi prestasi, pada saat itulah konsumen dapat mengajukan hak ganti rugi akibat kelalaian produsen tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Selama ini di Indonesia, hal yang demikian belum ada. Yang sudah ada adalah pengajuan class action berdasarkan Perma No. 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Sosialisasi akan hak individu terhadap pelanggaran isi obligation to contract perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk diperkenalkan di bangku kuliah.
