Obligation to contract berdasarkan UU Antimonopoli
Perusahaan yang mempunyai kekuatan ekonomi--yang mempunyai monopoli (posisi dominan)--di mana pembeli suatu barang atau jasa tertentu hanya tergantung kepada satu penjual (produsen), sehingga penjual dapat membuat isi perjanjian sesuka hatinya yang menguntungkan dirinya. Dalam hal ini terjadi obligation to contract--bergantung kepada masing-masing kasus. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan atau mengakibatkan usahanya menjadi tidak dapat beroperasi lagi, pelaku usaha yang dirugikan tersebut dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan.
Hal itu diatur di dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) pada Bab IV Bagian ketiga mengenai penguasaan pasar, yaitu di dalam pasal 19. Di dalam pasal 19 huruf d ditetapkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yaitu, melalui kegiatan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu oleh satu pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Memang, seperti disebut di atas, substansi obligation to contract adalah perlakuan diskriminasi kepada pelaku usaha lain atau konsumen oleh pelaku usaha tertentu, sehingga pelaku usaha/konsumen mengalami kerugian atau tidak dapat menjalankan usahanya. Misalnya, karena pelaku usaha/konsumen tersebut pasokan barangnya bergantung kepada pelaku usaha (produsen) tertentu.
Walaupun pelaku usaha (produsen) tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, akibat tindakannya, pelaku usaha/konsumen tetap dapat dirugikan. Yaitu, melalui tidak dipasoknya barang kepada konsumen tersebut. Memang, pelaku usaha yang mempunyai monopoli (posisi dominan) akan lebih mudah melakukan tindakan diskriminasi, karena kekuatan pasar yang dimilikinya.
Oleh karena itu, larangan diskriminasi dalam amandamen UU Antimonopoli yang akan datang harus ditetapkan lebih jelas dan fokus lagi. Dengan begitu, jangkauan ketentuannya lebih jelas, sebagaimana yang dikenal di dalam UU Antimonopoli negara-negara maju, seperti di Jerman. Larangan diskriminasi ditetapkan secara jelas di dalam pasal 20 UU Anti Pembatasan Persaingan Usaha Jerman.
Perlu pembuktian
Secara umum dapat disimpulkan, bahwa obligation to contract terjadi karena ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya sektor-sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan umum. Obligation to contract tidak saja terjadi karena suatu pelaku usaha mempunyai monopoli, tetapi juga karena kekuatan ekonomi suatu pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha lain. Sehingga, pelaku usaha (konsumen) tersebut sangat bergantung kepada pelaku usaha yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat tersebut.
Dan dalam hal ini perlu pembuktian, apakah suatu pelaku usaha (konsumen) hanya bergantung kepada satu pelaku usaha saja, sehingga tidak mempunyai pilihan lain untuk beralih kepada pelaku usaha yang lain. Dengan demikian, pelaku usaha (konsumen) tersebut dapat diperlakukan diskiminatif.
Sarana hukum obligation to contract perlu diperkenalkan dan disosialisasikan demi kepentingan masyarakat dan menjadi salah pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah. Dan merupakan hak dan jaminan hukum bagi setiap individu, pelaku usaha atau badan hukum lainnya, jika diperlakukan diskriminatif oleh pelaku usaha yang lebih kuat.
Dr. jur. M. Udin Silalahi, SH, LL.M adalah pakar Hukum Persaingan Usaha dari CSIS. Menyelesaikan S3 dari Universitas Erlangan-Nuernberg Jerman pada 2001 dengan sepesialisasi hukum persaingan usaha, lulus dengan magna cumlaude.
