Perjanjian seperti ini terjadi khususnya antara perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan masyarakat (konsumen). Pihak konsumen tidak mempunyai peran untuk dapat mempengaruhi isi perjanjian--seperti dalam hal pelayanan pos, telekomunikasi dan penyediaan tenaga listrik serta pelayanan transportasi lainnya--karena posisi monopoli perusahaan tersebut dan karena kewajibannya untuk melayani kepentingan umum.

Permasalahannya, bagaimana kalau perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan masyarakat (konsumen) telah memenuhi kewajibannya. Atau bagaimana kalau konsumen telah memenuhi kewajibannya, tetapi pihak perusahaan menolak melakukan perjanjian dengan konsumen tersebut? Hal inilah yang akan dicoba dibahas dalam tulisan ini menurut perundang-undangan Indonesia dan bertitik tolak dari pengalaman hukum perdata Jerman.
Obligation to contract berdasarkan hukum Jerman
Perjanjian--di samping hak milik pribadi--adalah suatu lembaga hukum yang penting dalam suatu prinsip peraturan ekonomi pasar yang liberal. Perjanjian melayani dalam masyarakat industri yang modern semakin kecil sebagai sarana untuk merumuskan dengan pasti hubungan individu yang satu dengan lainnya yang dinegosiasikan berdasarkan hukum. Perjanjian semakin difokuskan dan distandarisasi sebagai perjanjian massal. Kebebasan berkontrak dalam pandangan negara sosial ini bukan lagi proses yang tumbuh secara natural, melainkan suatu even melalui fungsi sosial dibawah pengawasan negara.
Landasan dasar kebebasan berkontrak ditetapkan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Dasar Jerman (Grundgesetz) yang merupakan hak dasar setiap individu. Yaitu, kebebasan individu untuk mengembangkan pribadinya sejauh dia tidak melanggar hak orang lain dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan atau adat istiadat yang berlaku. Kebebasan individu tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan pasal 20 ayat 1 UUD Jerman. Dengan demikian, perjanjian sebagai sarana koordinasi tidak difungsikan dalam keadaan yang tidak seimbang yang dikualifikasi untuk sarana supremasi.
Ikatan perjanjian adalah keterkaitan keseluruhan dari ekonomi persaingan. Pelaksanaan langkah pemikiran ini menurut hukum secara konkret berhasil. Khususnya, adanya interpretasi baru yang berorientasi kebijakan peraturan dari pasal 138, pasal 242, pasal 826 KUHPdt Jerman dan dalam rangka materi hukum ekonomi dalam pengawasan membuat perjanjian dan pengawasan isi perjanjian yang agumentatif.
Pada dasarnya, ada dua aspek dari kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan membuat (menandatangani) perjanjian dan kebebasan menentukan isi perjanjian. Jika satu pihak akan menandatangani satu perjanjian, pada dasarnya dia tidak harus menerima tawaran tersebut. Karena di sini, pihak yang akan menandatangani perjanjian dapat menolak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut. Tetapi, asas kebebasan membuat (menandatangani) perjanjian mempunyai pengecualian--ada kriteria-kriteria pemaksaaan untuk menandatangi perjanjian tersebut berdasarkan undang-undang--yang disebut dengan obligation to contract. Hal ini khususnya pada sektor-sektor yang menyangkut kepentingan dan pelayanan umum, seperti pada sektor transportasi, telepon, listrik, pos, dan lain-lain.
Jadi melalui obligation to contract yang ditetapkan secara jelas berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, melahirkan suatu hubungan perikatan yang mengarah kepada kewajiban untuk menandatangani perjanjian melalui declaration of intention. Jika pihak yang berkewajiban melayani umum (misalnya Telkom, PLN) menolak melakukan membuat perjanjian dengan salah satu konsumen untuk sambungan telepon atau aliran listrik, maka pihak Telkom atau PLN dapat dikenakan ganti rugi tanpa memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 823 ayat 2 dan pasal 826 KUHPdt mengenai ganti rugi. Karena, kelalaian atau kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja berdasarkan ketentuan Pasal 276 dan Pasal 278 KUHPdt Jerman.
Franz Bydlinski dalam bukunya Zu den Grundfragen des Kontrahierungszwangs (1980) menyatakan, berbicara mengenai obligation to contract menunjukkan suatu hal yang paradoks, karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Di satu pihak, konsumen harus menandatangani suatu perjanjian berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, di mana isi perjanjian tersebut tidak dapat dipengaruhinya lagi. Dan di pihak lain, konsumen tidak mempunyai hak untuk mengubah isi perjanjian tersebut. Dia hanya punya hak menolak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.
Jadi, obligation to contract adalah penandatatanganan suatu perjanjian, di mana salah satu pihak tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut karena ketergantungannya. Hal ini tidak saja terjadi karena posisi suatu badan usaha milik negara sebagai monopolis. Namun, juga karena suatu badan usaha mempunyai posisi dominan atau mempunyai kekuatan pasar. Sehingga, pelaku usaha tersebut dapat melakukan tindakan diskriminasi, sebagaimana diatur di dalam pasal 20 ayat 1 UU Anti Pembatasan Persaingan Usaha Jerman. Dalam hal ini, konsumen tersebut sungguh bergantung kepada satu pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya. Tanpa itu, usahanya akan tidak dapat beroperasi atau akan bangkrut.
Misalnya, pada 1975 Mahkamah Agung Jerman memutuskan suatu perkara tentang pasokan alat olahraga ski merek Rossignol dari Prancis. Satu-satunya pemasok alat olah raga Ski-Rossignol asal Prancis menolak memasok alat olahraga tersebut ke salah satu toko olahraga di Bavaria. MA Jerman menjelaskan bahwa meskipun pelaku usaha tersebut tidak mempunyai posisi dominan, tetapi mempunyai kekuatan ekonomi terhadap pelaku usaha di Bavaria.
Pelaku usaha (pembeli) tersebut sangat bergantung kepada pemasok alat olah raga ski tersebut. Pembeli tidak dapat mendapatkan alat olahraga tersebut dari pelaku usaha lain, karena tidak ada pilihan lain. Sedangkan, pembeli tersebut hanya menjual alat olah raga ski merek Rossignol yang sudah branded tersebut. Jadi, tanpa pasokan tersebut, usaha pembeli tersebut menjadi tidak beroperasi dan mengalami kerugian. Akhirnya, MA Jerman memutuskan bahwa pemasok tersebut harus memasok kembali alat olahraga ski dan dikenakan denda untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh pelaku usaha (pembeli) yang tinggal di Bavaria tersebut berdasarkan Pasal 35, 26 ayat 2 UU Anti Persaingan Usaha Jerman yang lama.
Kebebasan berkontrak berdasarkan KUHPdt Indonesia
Hukum Indonesia mengenal juga asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPdt. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 tersebut, para pihak bebas membuat suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak.
Asas kebebasan berkontrak mempunyai dua pengertian sekaligus bagi setiap individu. Yaitu di satu pihak setiap orang bebas memutuskan, dengan siapa dia melakuan ikatan perjanjian. Inilah yang disebut kebebasan melakukan perjanjian. Dan di pihak lain, setiap orang bebas menentukan ikatan perjanjiannya. Inilah yang disebut dengan kebebasan membuat isi perjanjian.
Namun demikian, asas kebebesan berkontrak tersebut juga dibatasi oleh perundang-undangan dan norma-norma kesusilaan. Jadi, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu sejauh hal itu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak mengganggu orang lain. Dengan kata lain, hukum memberikan kebebasan kepada setiap individu melakukan dan menyelenggarakan kepentingan pribadinya asalkan hal itu tidak menggangu kepentingan orang lain dan ketertiban umum.
Artinya, hukum akan bertindak (campur tangan), jika akibat tindakan individu mengakibatkan hak orang lain dan kepentingan umum terganggu. Jadi, asas kebebasan berkontrak bukanlah sesuatu yang berlaku mutlak. Akan tetapi, dibatasi juga oleh undang-undang yang berlaku dan oleh kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 1337 KUHPdt. Dengan demikian, suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma kesusilaan.
Pembatasan kebebasan berkontrak
Kebebasan berkontrak bagi setiap individu merupakan jaminan untuk membuat perjanjian tanpa hambatan yang ditetapkan sendiri oleh setiap individu dalam hubungan hukum perdata. Sebagaimana disebut di atas, kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang yang berlaku dan norma-norma kesusilaan. Dan suatu pembatasan kebebasan berkontrak khususnya juga akan dialami, apabila jaminan tanpa hambatan membuat suatu perjanjian menjadi berkurang. Hal ini selalu terjadi jika hanya salah satu pihak yang membuat perjanjian mempunyai kekuatan yang lebih kuat, sehingga praktis dia dapat menentukan sendiri (secara sepihak) ketentuan-ketentuan fakta (isi) perjanjiannya.
Apakah obligation to contract ada dalam hukum Indonesia? Sejauh pengamatan, istilah tersebut belum dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi di dalam praktek (kehidupan sehari-sehari) dialami oleh masyarakat Indonesia. Obligation to contract merupakan intervensi (pengecualian) terhadap asas kebebasan berkontrak, di mana yang membuat isi perjanjian hanya satu pihak, sedangkan pihak lain (konsumen) harus menyetujui isi perjanjian tersebut.
Konsumen hanya mempunyai kemungkinan menolak perjanjian apabila dia tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut. Artinya, di dalam perjanjian tersebut kedudukan para pihak tidak setara. Pasalnya, kedua belah pihak tidak mempunyai kedudukan yang sama untuk menetapkan isi perjanjian, melainkan hanya satu pihak yang menetapkan isi perjanjian. Sementara pihak lain hanya mempunyai hak menolak membuat perjanjian, sedangkan untuk mengubah isi perjanjian tersebut tidak punya hak. Inilah suatu pemaksaan untuk membuat perjanjian berdasarkan undang-undang (obligation to contract).
Namun demikian, pihak yang membuat isi perjanjian juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu bertanggung jawab terhadap (prestasi) persyaratan/kondisi yang ditetapkannya secara memadai. Kalau tidak, konsumen dapat mengajukan ganti rugi atas kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajibannya. Di sinilah terdapat hak pihak yang tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut.
Jadi dalam hal pelayanan umum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, jika konsumen tidak dilayani dengan baik tanpa alasan yang jelas, maka konsumen tersebut dapat meminta ganti rugi akibat pelayanan yang kurang baik tersebut atau karena kelalaiannya. Misalnya, listrik padam berjam-jam tanpa pemberitahuan kepada masyarakat (konsumen); air tidak tidak mengalir sampai dua hari, tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan sebelumnya; pengiriman surat melalui pos yang tidak sampai ke alamat tujuan, sambungan telepon yang kurang jernih atau bahkan putus untuk beberpa jam dan lain lain.
Jika, produsen tidak dapat memenuhi prestasi, pada saat itulah konsumen dapat mengajukan hak ganti rugi akibat kelalaian produsen tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Selama ini di Indonesia, hal yang demikian belum ada. Yang sudah ada adalah pengajuan class action berdasarkan Perma No. 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Sosialisasi akan hak individu terhadap pelanggaran isi obligation to contract perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk diperkenalkan di bangku kuliah.
Obligation to contract berdasarkan UU Antimonopoli
Perusahaan yang mempunyai kekuatan ekonomi--yang mempunyai monopoli (posisi dominan)--di mana pembeli suatu barang atau jasa tertentu hanya tergantung kepada satu penjual (produsen), sehingga penjual dapat membuat isi perjanjian sesuka hatinya yang menguntungkan dirinya. Dalam hal ini terjadi obligation to contract--bergantung kepada masing-masing kasus. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan atau mengakibatkan usahanya menjadi tidak dapat beroperasi lagi, pelaku usaha yang dirugikan tersebut dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan.
Hal itu diatur di dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) pada Bab IV Bagian ketiga mengenai penguasaan pasar, yaitu di dalam pasal 19. Di dalam pasal 19 huruf d ditetapkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yaitu, melalui kegiatan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu oleh satu pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Memang, seperti disebut di atas, substansi obligation to contract adalah perlakuan diskriminasi kepada pelaku usaha lain atau konsumen oleh pelaku usaha tertentu, sehingga pelaku usaha/konsumen mengalami kerugian atau tidak dapat menjalankan usahanya. Misalnya, karena pelaku usaha/konsumen tersebut pasokan barangnya bergantung kepada pelaku usaha (produsen) tertentu.
Walaupun pelaku usaha (produsen) tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, akibat tindakannya, pelaku usaha/konsumen tetap dapat dirugikan. Yaitu, melalui tidak dipasoknya barang kepada konsumen tersebut. Memang, pelaku usaha yang mempunyai monopoli (posisi dominan) akan lebih mudah melakukan tindakan diskriminasi, karena kekuatan pasar yang dimilikinya.
Oleh karena itu, larangan diskriminasi dalam amandamen UU Antimonopoli yang akan datang harus ditetapkan lebih jelas dan fokus lagi. Dengan begitu, jangkauan ketentuannya lebih jelas, sebagaimana yang dikenal di dalam UU Antimonopoli negara-negara maju, seperti di Jerman. Larangan diskriminasi ditetapkan secara jelas di dalam pasal 20 UU Anti Pembatasan Persaingan Usaha Jerman.
Perlu pembuktian
Secara umum dapat disimpulkan, bahwa obligation to contract terjadi karena ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya sektor-sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan umum. Obligation to contract tidak saja terjadi karena suatu pelaku usaha mempunyai monopoli, tetapi juga karena kekuatan ekonomi suatu pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha lain. Sehingga, pelaku usaha (konsumen) tersebut sangat bergantung kepada pelaku usaha yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat tersebut.
Dan dalam hal ini perlu pembuktian, apakah suatu pelaku usaha (konsumen) hanya bergantung kepada satu pelaku usaha saja, sehingga tidak mempunyai pilihan lain untuk beralih kepada pelaku usaha yang lain. Dengan demikian, pelaku usaha (konsumen) tersebut dapat diperlakukan diskiminatif.
Sarana hukum obligation to contract perlu diperkenalkan dan disosialisasikan demi kepentingan masyarakat dan menjadi salah pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah. Dan merupakan hak dan jaminan hukum bagi setiap individu, pelaku usaha atau badan hukum lainnya, jika diperlakukan diskriminatif oleh pelaku usaha yang lebih kuat.
Dr. jur. M. Udin Silalahi, SH, LL.M adalah pakar Hukum Persaingan Usaha dari CSIS. Menyelesaikan S3 dari Universitas Erlangan-Nuernberg Jerman pada 2001 dengan sepesialisasi hukum persaingan usaha, lulus dengan magna cumlaude.
















