Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Lembaga Keuangan, Darmin Nasution dalam diskusi tentang Urgensi Pembentukan OJK di Jakarta (19/7). Kelengkapan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh OJK dalam kasus-kasus yang ditemukan dalam rangka kerja OJK dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangpengetahuan lembaga penyidik yang ada, baik kepolisian maupun kejaksaan terhadap kasus-kasus tersebut.
Kewenangan untuk menyidik itu telah dirumuskan dalam RUU tentang OJK yang saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh tim perumus RUU OJK yang diketuai oleh Darmin. Namun, Darmin menjelaskan bahwa kewenangan penuntutan tetap ada di Kejaksaan. Pasalnya, sistem hukum kita memang tidak membuka pintu sedikit pun bagi pihak lain selain kejaksaan untuk melakukan penuntutan.
"Kewenangan penyidikan sudah dirumuskan di dalam RUU-nya. Jadi OJK akan punya kewenangan itu. Yang tidak dipunyai adalah kewenangan sebagai penuntut umum. Karena memang sistem hukum kita tidak membuka pintu sedikit pun ada pihak lain untuk melakukan penuntutan itu," papar Darmin.
Kendati demikian, tim perumus RUU OJK tetap berusaha agar paling tidak OJK bisa membantu pihak kejaksaan dalam melakukan penuntutan atas kasus-kasus yang ditemukan dalam rangka kerja OJK. Caranya, dengan mencantumkan kewajiban OJK untuk membantu pihak kejaksaan.
Selain itu, dalam amandemen UU tentang Kejaksaan yang saat ini juga tengah berlangsung, tim perumus RUU OJK meminta agar dalam amandemen UU Kejaksaan dimasukkan ketentuan yang mengatur agar pihak kejaksaan "dapat" meminta bantuan OJK dalam melakukan penuntutan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditemukan dalam rangka kerja OJK.
"Kebetulan pada saat yang bersamaan amandemen UU Kejaksaan sedang berjalan. Nah, kami usulkan untuk dimasukkan dalam UU tersebut agar mereka (kejaksaan red) dapat meminta OJK membantu mereka. Untuk hal penuntutan, itu adalah posisi optimum yang bisa kami rancang, setelah bicara ke berbagai pihak, Kehakiman, Sekneg dan semuanya," ujar Darmin.
Pesimisme yang timbul bahwa OJK hanya akan menjadi sebuah lembaga pengawas yang tidak akan punya gigi tidaklah berlebihan. Hal ini mengingat banyak sudah lembaga-lembaga pengawas lain yang dibentuk dan masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga tersebut, tetapi apa yang terjadi? Lembaga pengawas tersebut pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki berbagai perangkat kewenangan.
