Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi aturan soal penjaminan. Menurut Deputi Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoly F Pardede, revisi tersebut lebih mendorong peran perusahaan penjaminan yang ada di Indonesia sehingga UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bisa memasuki dunia penetrasi bisnis dan global.
Dumoly mengatakan, beberapa klausul yang direvisi berkaitan denggan pembenahan aset manajemen seperti sumber daya manusia, pengembangan Information Technology serta database yang baik. Selain itu, pengembangan variasi perusahaan penjaminan juga perlu dikembangkan lagi.
Menurut Dumoly, beragam diskusi bersama stakholder telah dilaksanakan OJK untuk mengetahui duduk perkara mengenai persoalan penjaminan di sektor UMKM. Rencananya, revisi tersebut akan lahir dengan peraturan OJK. Ia berharap keberadaan aturan ini bisa menjadi jalan keluar bagi UMKM untuk memperoleh kreditnya.
"Total pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM sebesar Rp600 miliar pada tahun 2013. Paling besar kredit pembiayaan berasal dari perbankan," ujar Dumoly dalam seminar di Jakarta, Senin (29/7).
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan, rasio total kredit terhadap produk domestik bruto di Indonesia hingga kini masih rendah, yakni sekitar 32-32 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan zaman orde baru, angka tersebut masih terbilang sangat rendah.
"Kalau sudah dihitung kenaikan dua tahun terakhir, paling 35 persen," katanya.
Padahal, lanjut Darmin, rasio tersebut merupakan indikator kegiatan ekonomi Indonesia dibiayai oleh kredit. Angka itu menyebutkan bahwa hasil yang diperoleh lebih rendah ketimbang kredit yang dikucurkan. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang rasio total kredit terhadap produk domestik bruto mencapai 112-115 persen.
"Padahal kita semua tahu tidak ada jalan untuk mensejahterakan masyarakat banyak kalau dia tidak menggunakan kredit, itu pentingnya penjaminan. Karena dia memegang peranan penting dalam tingkatkan kemampuan masyarakat-masyarakat kecil untuk menjangkau pembiayaan kredit," tutur mantan Gubernur BI itu.
