Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Oktober 2022. Terdapat 76 pasal yang tercantum dalam UU PDP dan para pihak seperti pengendali data pribadi, prosesor data pribadi serta pihak lainnya yang terkait dengan pemrosesan data pribadi wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU paling lama 2 dua tahun sejak diundangkan.
UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Kemudian, Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
Industri jasa keuangan termasuk dalam ruang lingkup UU PDP. Menindaklanjuti UU PDP tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pelaku usaha dan para pihak pemangku kepentingan (stake holder) telah memulai membahas UU PDP.
Baca Juga:
- Literasi Jasa Keuangan dan Langkah-langkah Lawan Investasi “Bodong”
- Empat Inisiatif OJK Dorong Perlindungan Konsumen Financial Technology
“Itu (UU PDP) sedang kami godok, tapi saya tidak mau bicara itu karena porsinya pemerintah. Kami koordinasi bagus dan juga sudah meeting, undang semua pihak. Asosiasi semuanya kami dengarkan,” ungkap Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, Sabtu (22/10).
Sebagai informasi, UU PDP mengatur berbagai hak subjek data pribadi seperti penggunaan hingga penghapusan. Namun Pasal 15 ayat 1 huruf d UU PDP mengecualikan hak-hak subjek data Pribadi, seperti pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) demi kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
Pemerintah Siapkan Aturan Turunan UU PDP
Seperti dikutip Antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) dan aturan turunan lainnya untuk pelaksanaan UU PDP.