Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji menerapkan bunga murah bagi keuangan mikro. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, yakin penerapan bunga murah dapat mengembangkan eksistensi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
"Peningkatan akses masyarakat ke sektor keuangan akan percuma kalau bunga untuk micro finance mahal, sehingga bunga murah untuk UMKM menjadi penting untuk diperhatikan," kata Muliaman di Jakarta, Rabu (13/8).
Selain bunga murah, lanjut Muliaman, pengembangan UMKM juga harus diikuti dengan pengembangan demand side dan infrastruktur di sektor keuangan mikro. Bukan hanya selalu mengedepankan pengembangan supply side. Menurutnya, tanpa adanya peningkatan demand side, maka sektor keuangan sulit untuk berkembang.
"Hal penting lainnya, adalah perlunya memperbaiki infrastruktur keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di pelosok-pelosok," tambah Muliaman.
Pengembangan keuangan mikro ini telah diterapkan oleh China dan Vietnam. Menurut Muliaman, pengembangan financial inclusio yang diterapkan kedua negara tersebut fokus pada penyediaan kredit untuk UMKM. Ia mengatakan, tantangan di kedua negara tersebut serupa dengan di Indonesia.
"Tantangannya (di China dan Vietnam, red) serupa dengan yang terjadi pada sektor keuangan kita. Tetapi mereka memiliki tujuan akhir mensejahterakan UMKM," katanya.
Atas dasar itu, ia berharap, bank-bank BUMN dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan keuangan mikro. Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Meski begitu, lanjut Muliaman, terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi bank BUMN dalam mengembangkan keuangan mikro.
Tantangan pertama ada pada akses pendanaan untuk masyarakat miskin. Kedua, terkait dengan masih rendahnya tingkat kolaborasi bank-bank BUMN dengan pelaku usaha besar untuk menyediakan pendanaan. Sedangkan tantangan yang ketiga terkait dengan inovasi pengembangan teknologi dalam upaya mengurangi biaya, misalnya penerapan branchless banking.
Mengenai usulan dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo) agar batasan maksimal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinaikkan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) berjanji akan mengkajinya. Namun, usulan ini harus dikaji terlebih dahulu di internal kementerian sebagai kuasa pemegang mata anggaran program KUR.
"Bisa saja kita naikkan menjadi Rp5 miliar," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram.
Meski usulan dinaikkannya batasan maksimal penyaluran KUR akan dikaji Kemenkop dan UKM, namun tak berlaku untuk usulan Perbarindo agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilibatkan secara langsung dalam penyaluran KUR. Menurut Agus, usulan tersebut tak bisa dilaksanakan lantaran produk KUR dan produk pembiayaan BPR relatif sama.
Sebelumnya, Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto menilai, untuk mengembangkan UMKM perlu dilibatkan seluruh institusi, termasuk BPR. Bila perlu, BPR dilibatkan secara langsung dalam penyaluran KUR. Tak seperti sekarang terbatas maksimal Rp2 miliar dan hanya bisa melalui bank umum. Untuk besaran batasan maksimal penyaluran KUR, ia berharap agar ditingkatkan hingga Rp10 miliar sampai Rp15 miliar.
"Peningkatan akses masyarakat ke sektor keuangan akan percuma kalau bunga untuk micro finance mahal, sehingga bunga murah untuk UMKM menjadi penting untuk diperhatikan," kata Muliaman di Jakarta, Rabu (13/8).
Selain bunga murah, lanjut Muliaman, pengembangan UMKM juga harus diikuti dengan pengembangan demand side dan infrastruktur di sektor keuangan mikro. Bukan hanya selalu mengedepankan pengembangan supply side. Menurutnya, tanpa adanya peningkatan demand side, maka sektor keuangan sulit untuk berkembang.
"Hal penting lainnya, adalah perlunya memperbaiki infrastruktur keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di pelosok-pelosok," tambah Muliaman.
Pengembangan keuangan mikro ini telah diterapkan oleh China dan Vietnam. Menurut Muliaman, pengembangan financial inclusio yang diterapkan kedua negara tersebut fokus pada penyediaan kredit untuk UMKM. Ia mengatakan, tantangan di kedua negara tersebut serupa dengan di Indonesia.
"Tantangannya (di China dan Vietnam, red) serupa dengan yang terjadi pada sektor keuangan kita. Tetapi mereka memiliki tujuan akhir mensejahterakan UMKM," katanya.
Atas dasar itu, ia berharap, bank-bank BUMN dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan keuangan mikro. Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Meski begitu, lanjut Muliaman, terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi bank BUMN dalam mengembangkan keuangan mikro.
Tantangan pertama ada pada akses pendanaan untuk masyarakat miskin. Kedua, terkait dengan masih rendahnya tingkat kolaborasi bank-bank BUMN dengan pelaku usaha besar untuk menyediakan pendanaan. Sedangkan tantangan yang ketiga terkait dengan inovasi pengembangan teknologi dalam upaya mengurangi biaya, misalnya penerapan branchless banking.
Mengenai usulan dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo) agar batasan maksimal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinaikkan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) berjanji akan mengkajinya. Namun, usulan ini harus dikaji terlebih dahulu di internal kementerian sebagai kuasa pemegang mata anggaran program KUR.
"Bisa saja kita naikkan menjadi Rp5 miliar," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram.
Meski usulan dinaikkannya batasan maksimal penyaluran KUR akan dikaji Kemenkop dan UKM, namun tak berlaku untuk usulan Perbarindo agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilibatkan secara langsung dalam penyaluran KUR. Menurut Agus, usulan tersebut tak bisa dilaksanakan lantaran produk KUR dan produk pembiayaan BPR relatif sama.
Sebelumnya, Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto menilai, untuk mengembangkan UMKM perlu dilibatkan seluruh institusi, termasuk BPR. Bila perlu, BPR dilibatkan secara langsung dalam penyaluran KUR. Tak seperti sekarang terbatas maksimal Rp2 miliar dan hanya bisa melalui bank umum. Untuk besaran batasan maksimal penyaluran KUR, ia berharap agar ditingkatkan hingga Rp10 miliar sampai Rp15 miliar.
