Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azis Azhar bahkan memiliki harapan yang lebih kepada OJK. Sebagai salah satu pihak yang ikut menjadi andil lahirnya UU OJK, ia menginginkan OJK menjadi lembaga yang sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya dan teman-teman menginginkan OJK dapat menjadi lembaga yang modelnya sama seperti KPK,” katanya pada acara yang sama.
Lebih lanjut, Harry menginginkan mekanisme kerja penyidik OJK yang sama dengan KPK. Setelah diberi hak untuk menyelidiki, kemudian kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian, lanjutnya, kejaksaan akan diberikan waktu tiga puluh hari untuk memutuskan kasus bisa naik ke pengadilan atau tidak.
Jika kejaksaan membatalkan perkara dengan alasan tidak memiliki bukti yang cukup atau dinyatakan tidak terbukti adanya tindakan kecurangan atau pidana lainnya, maka DPR akan memanggil pihak kejaksaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
“Nanti kita akan panggil pihak kejaksaan kalau kasus itu dibatalkan,” pungkasnya.
















