Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pemanfaatan teknologi regulasi (regulatory technology/regtech) dan teknologi pengawasan (supervisory technology/suptech) memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat stabilitas keuangan. Teknologi ini diyakini mampu meningkatkan kepatuhan.
Bahkan memungkinkan pengawasan secara real time, serta mendukung manajemen risiko yang lebih efektif. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Financial Stability Board (FSB) soal reghtech dan suptech tersebut. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam Risk & Governance Summit (RGS) 2025, Selasa (19/8/2025).
“Pemanfaatan regtech dan suptech ini juga memungkinkan lembaga jasa keuangan bertransisi dari model yang reaktif menuju model proaktif di seluruh bidang layanan keuangan,” ujarnya.
Bagi OJK dan pelaku sektor jasa keuangan, penerapan regtech dan subtech yang terintegrasi lintas sektor dipandang sebagai game changer. Bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dalam menghadapi risiko siber, financial crime, disrupsi digital. Bahkan sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Baca juga:
- OJK Beri Sanksi 8 Perusahaan Pembiayaan yang Langgar POJK, Ini Alasannya!
- Pengawasan OJK hingga Mitigasi Risiko Kontrak dalam Perdagangan Karbon
Pengawasan yang terlalu ketat terhadap fintech juga dikhawatirkan menghambat inovasi dan perkembangan industri tersebut. Sehingga perlu terobosan dari sisi pengawasan agar industri ini terus tumbuh dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Seperti pemanfaatan regtech dan suptech tersebut.
Mahendra melanjutkan, ekonomi yang tangguh membutuhkan regulasi yang responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penerapan GRC (governance, risk, compliance) yang kolaboratif dan adaptif. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi faktor krusial dalam menopang pertumbuhan berkelanjutan.
