OJK Siapkan Dua SE Kewajiban Konsumen dan Industri
Utama

OJK Siapkan Dua SE Kewajiban Konsumen dan Industri

SE tersebut mengenai iktikad baik konsumen dan SE tentang pokok-pokok pengaturan informasi produk yang jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Hukumonline News
Hukumonline News
FAT
Bacaan 2 Menit
Gedung OJK. Foto: RES
Gedung OJK. Foto: RES
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan dua surat edaran (SE) yang mengatur tentang kewajiban konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Direktur Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo mengatakan, kedua SE tersebut akan segera diterbitkan.

"Dua SE berikutnya yang diterbitkan dalam waktu dekat mengatur iktikad baik konsumen dan pokok-pokok pengaturan Informasi produk yang jujur, jelas dan tidak menyesatkan," kata Anto di Jakarta, Rabu (6/8).

Untuk SE mengenai iktikad baik konsumen, kata Anto, bertujuan untuk melindungi konsumen itu sendiri. Sejumlah substansi yang diatur dalam SE tersebut adanya iktikad baik dari konsumen kepada pelaku jasa keuangan dengan menyampaikan informasi yang sebenarnya.

Menurutnya, dalam SE ini juga terdapat kewajiban konsumen untuk memberitahukan kepada pelaku jasa keuangan jika ada perubahan data-data diri. Ia mengatakan, aturan ini diperlukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya kejahatan di sektor jasa keuangan.

"Karena sebagian kejahatan bersumber dari iktikad tidak baik konsumen seperti memanfaatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan polis," tutur Anto.

Sedangkan SE mengenai pokok-pokok pengaturan Informasi produk yang jujur, jelas dan tidak menyesatkan, lanjut Anto, bertujuan agar tak menyesatkan konsumen dan masyarakat. Aturan ini diterbitkan lantaran selama ini banyak pelaku usaha jasa keuangan yang membuat masyarakat atau konsumen bingung.

"Misalnya, iklan angsuran mulai dari sekian, uang muka sekian. Ke depan tidak boleh lagi dlakukan," kata Anto.

Selain itu, SE ini akan mengatur mengenai pelarangan penggunaan kata-kata yang berlebihan tanpa didukung data-data yang kuat dalam beriklan. Seperti, bank terkuat, bank paling sehat atau bank yang menjamin. "Kecuali dia menang awards, jangan kemudian masyarakat tersesat mengenai itu," katanya.

Terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Faliyanti menyambut baik dua rancangan SE yang tengah disiapkan oleh OJK tersebut. Menurutnya, kedua aturan tersebut merupakan cara OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dalam jangka panjang.

"Memang dalam jangka pendek pasti ada respon-respon terhadap aturan itu, tapi dalam jangka panjang akan lebih teratur (bisnisnya, red)," kata Telisa saat dihubungi hukumonline.

Ia menilai pasti ada dampak dari kedua aturan yang disiapkan OJK tersebut. Namun, dampak atau efeknya tersebut hanya bersifat sementara. Sejalan dengan itu, pelaku usaha jasa keuangan juga mengantisipasi dengan trik-trik baru terkait substansi aturan yang dikeluarkan.

"Pasti perusahaan menyesuaikan rule dengan melakukan berbagai usaha yang selalu ada moral hazardnya," katanya.

Aturan Penawaran Produk
Pada 24 Juli 2014 lalu, OJK telah mengeluarkan SE Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Anto mengatakan, aturan ini bertujuan agar masyarakat tak terjebak upaya perusahaan yang menawarkan seperti produk keuangan yang tidak menjadi kewenangan pengawasan OJK.

"Pengalaman dari kasus investasi yang diduga illegal sering menawarkan investasi dengan bunga atau imbal hasil yang di luar batas kewajaran, padahal kenyataannya perusahaan ini tidak diberikan izin dan pengawasannya tidak dilakukan oleh OJK," katanya.

Menurutnya, SE tersebut merupakan aturan pelaksana dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Setor Jasa Keuangan yang akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Dalam SE ini, diatur mengenai penggunaan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau E-mail.

Di SE itu juga, lanjut Anto, terdapat larangan memanfaatkan freelance telemarketing yang menggunakan long-number yang seolah-olah penawaran dilakukan secara pribadi. Menurutnya, penawaran harus jelas menyampaikan identitas pelaku usaha jasa keuangan dan jika melalui telepon harus memohonkan kesediaan konsumen untuk menerima penawaran.

"Dalam aturan itu, OJK juga mengatur penggunaan terminologi syarat dan ketentuan berlaku yang biasanya ditulis hurufnya kecil dan tanda asterik (bintang), penggunaan kata-kata superlatif seperti terkuat, paling aman dan beberapa hal lain," tutup Anto.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info