Kabar pembubaran itu diungkap sendiri oleh Wakil Ketua YLBHI, Munir dalam seminar yang diselenggarakan untuk memperingati 30 tahun LBH Jakarta. Munir menyatakan, yang harus dilakukan LBH saat ini adalah mengubah format kerja pengacara maupun non-pengacara di LBH menjadi format membangun proses gerakan.
Perubahan itu perlu dilakukan, ungkap Munir, karena proses advokasi di pengadilan yang telah dilakukan LBH selama ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi perubahan politik atau kondisi demokrasi secara nasional.
"Yang harus dilakukan oleh LBH, tidak bisa tidak adalah mengubah strategi dasar organisasinya yang selama ini bertumpu pada hukum semata menjadi hal yang lebih luas, karena orang banyak mempertanyakan ketidakadilan sosial dan politik," ujar pria yang baru saja menerima penghargaan dari UNESCO ini.
Menurut Munir, transisi politik yang terjadi di Indonesia harus diikuti dengan transisi politik di LBH sendiri. LBH, lanjut Munir, harus mentransformasikan dirinya dalam tantangan Indonesia baru. "Tanpa itu LBH hanya akan menjadi kendaraan rongsokan dan dinosaurus. Badan besar, suara keras, tapi nggak bisa melakukan apa-apa," seloroh Munir.
Munir memberi contoh seperti apa yang terjadi pada 1993. Ketika itu LBH merupakan suatu organisasi besar dan suaranya keras. Namun, tidak signifikan dan tidak mempengaruhi proses apapun dalam perubahan politik nasional.
Tidak perlu orang besar
Lebih lanjut Munir menyatakan, untuk menghadapi masa yang akan datang LBH tidak lah memerlukan orang-orang besar atau terkenal. "Tetapi mereka yang secara signifikan mau terjun dalam proses gerakan masyrakat, dalam proses transformasi politik," ujar tokoh 1998 versi majalah Ummat ini.
Munir menambahkan, LBH harus menjadi bagian intelektual gerakan perubahan, dan menjadi bagian dari proses kepemimpinan perubahan, bagian dari elemen-elemen yang membangun organisasi masyarakat.
















