Oktober 2001 YLBHI Akan Dibubarkan
Berita

Oktober 2001 YLBHI Akan Dibubarkan

Jakarta, hukumonline Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan dibubarkan. Pemberdayaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah, pelaksanaan otonomi daerah, dan perkembangan situasi politik kontemporer menjadi pertimbangan untuk membubarkan lembaga yang sudah dikenal dekat masyarakat itu.

Hukumonline News
Hukumonline News
Leo/Bam
Bacaan 2 Menit

Batu loncatan

Mengenai image bahwa LBH sering digunakan sebagai batu loncatan untuk kesuksesan para alumninya Hermawan mengingatkan agar tidak lagi digunakan istilah alumni LBH. "Jangan gunakan istilah alumni deh, kalau pakai istilah itu bikin sekolah advokat saja disini," ujarnya.

Ketidaksetujuan Hermawan itu didasari alasan bahwa penggunaan istilah alumni itu menjadi cermin LBH hanya sebagai batu loncatan para aktivisnya. "Semangat alumninya pun nggak ada," ujarnya. Hermawan memberi contoh Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis.

"Saya sedih kalau LBH cuma nyetak alumni yang kaya begitu, mungkin satu mobil mewahnya Todung kalau dijual bisa ngidupin kantor ini 6 bulan," ujar Hermawan berseloroh. Suka atau tidak suka, menurut Hermawan, Todung dibesarkan di LBH. "kalau dia merasa ada komitmen moral, saya jual mobil mewahnya dan duitnya dikembalikan kesini (LBH, red)," ujar Hermawan.

Konfederasi

Ketika dimintai keterangannya, Munir menyatakan bahwa tidak ada lagi YLBHI di tingkat nasional. " Format yayasan dibubarkan, sebagai gantinya konfederasi," ungkap Munir. Konfederasi merupakan representasi daerah-daerah yang akan menjalankan fungsi koordinasi untuk tingkat nasional.

Jadi, menurut Munir, di daerah-daerah itu LBH akan menjadi organisasi yang berdiri sendiri-sendiri sementara di tingkat nasional menjadi representasi dari daerah. Munir mengakui, struktur yayasan yang dibuat dahulu adalah untuk menyelamatkan aktivitas YLBHI akibat represi Orde Baru yang begitu kuat. 

Akan tetapi, menurut Munir, dalam proses negara sekarang yang sudah berubah dan menuntut pekerjaan serta struktur organisasi yang lebih demokratis tidak perlu lagi menggunakan struktur yayasan. "Nanti ada Dewan Ekskutif Nasional LBH," ujar Munir.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info